GenPI.co - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS bersyukur karena Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan pernyataan tegas.
Sebelumnya, Jokowi menjawab isu soal penjabat kepala daerah bisa diisi oleh TNI atau Polri.
"Patut diapresiasi dan didukung tentang sikap Presiden Jokowi yang melarang TNI/Polri menjadi penjabat jubernur," kata Fernando kepada GenPI.co, Jumat (21/1).
Fernando mengatakan, Presiden Jokowi sangat memahami UU yang mengatur bahwa yang berhak mengisi Pj Gubernur adalah ASN yang menempati posisi pejabat tinggi madya.
Menurutnya, dengan sudah adanya sikap Jokowi mengenai hal ini, diharapkan kepada semua pihak termasuk TNI dan Polri untuk turut satu komando dengan presiden.
"Tentunya sikap Presiden Jokowi untuk kepentingan menjaga independensi TNI dan Polri," katanya.
Menurutnya kedua instutusi ini harus netral ketika pilkada sehingga tidak dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok politik tertentu.
"Sangat tepat sikap Jokowi yang tidak menarik-narik TNI atau Polri pada kegiatan politik dengan tidak menempatkan mereka sebagai Pj Gubernur," katanya.
Pihaknya meyakini Kapolri dan Panglima TNI mendukung penuh sikap Presiden Jokowi mengenai Pj Gubernur.
Dirinya berharap, tidak akan ada usaha untuk mempengaruhi sikap Presiden Jokowi tersebut.
"Tak terkecuali bagi semua partai politik dan pemilik kepentingan politik demu tercipta pilkada yang demokratis, jurdil, dan aman," katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News