GenPI.co - Direktur The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya menyoroti adanya wacana pemetaan masjid untuk menekan terorisme dan radikalisme.
Menurut dia, rencana tersebut akan sangat menguras tenaga, sumber daya manusia (SDM), dan berpotensi menambah anggaran baru.
"Total masjid di Indonesia lebih kurang 900 ribu. Jadi, langkah teknis pemetaan rasionalnya akan membutuhkan jumlah SDM yang besar, baik dilakukan BNPT, Polri, BIN, BAIS, dan mungkin melibatkan unsur Pemda, Masyarakat, Ormas, dan Akademisi," ucap Harits kepada GenPI.co, Senin (31/1).
Harits menjelaskan dengan kondisi tersebut, terdapat potensi nomenklatur anggaran dana yang besar.
Oleh karena itu, dia mengatakan beban negara bisa bertambah melalui APBN serta APBD di luar dana hibah.
"Yang pasti monitoring masjid ketika berjalan akan membutukan waktu cukup lama dan terus-menerus," jelasnya.
Selain itu, Harits juga mengkritisi wacana pemetaan masjid yang bisa memicu polemik berkelanjutan.
Sebab, kata dia, terdapat banyak pertanyaan yang seharusnya bisa terjawab sebelum wacana tersebut berjalan.
"Jika ada masjid yang divonis terkait terorisme dan radikalisme, apa tindakan legalnya? Bagaimana juga rehabilitasinya? Banyak point harus di jawab tuntas dan transparan," imbuhnya.
Sebelumnya, wacana pemetaan masjid disampaikan oleh Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri Brigjen Umar Effendi.
Wacana ini disampaikan menyusul adanya 198 pesantren yang terafiliasi jaringan teroris, yang disampaikan oleh Kepala BNPT Boy Rafli Amar. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News