GenPI.co - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, menegaskan jika suatu survei mencatat 100 persen rakyat menginginkan penundaan pemilu, presiden tetap harus menolak.
Burhanuddin mengatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dan masa jabatan presiden harus dilakukan sesuai jadwal yang tercantum dalam konstitusi.
“Namun, hasil survei kami pun bahkan menunjukkan mayoritas masyarakat ingin ada pergantian pemimpin melalui Pemilu 2024, meskipun dalam kondisi pandemi,” ujarnya dalam diskusi “Telaah Kritis Usul Perpanjangan Masa Jabatan Presiden”, Sabtu (5/3).
Menurut Burhanuddin, hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Desember 2021 tersebut menunjukkan bahwa klaim sejumlah menteri dan elite partai politik tidak akurat.
Pasalnya, 67,2 persen masyarakat Indonesia menginginkan adanya pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024, meskipun masih harus dilaksanakan dalam kondisi pandemi.
“Hanya ada 24,5 persen masyarakat yang setuju pemilu ditunda sampai 2027 dengan alasan memprioritaskan pandemi covid-19 dan pemulihan perekonomian,” ungkapnya.
Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa konstituen partai politik pengusung wacana penundaan pemilu, yaitu PKB, PAN, dan Golkar, tak setuju dengan usulan tersebut.
Burhanuddin mengatakan bahwa 69,6 persen konstituen PKB menolak penundaan pemilu. Lalu, 56,7 persen konstituen Golkar menolak wacana tersebut.
“Konstituen PAN yang menolak bahkan sampai 81,9 persen,” katanya.
Oleh karena itu, Burhanuddin menilai pantas jika muncul pertanyaan siapa pihak yang tengah disuarakan oleh para elite politik.
“Sampai-sampai, 57,3 persen masyarakat pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada 2019 pun menolak usulan ini,” ungkap Burhanuddin Muhtadi. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News