GenPI.co - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri buka-bukaan meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa agar menghormati keputusan Puspomad terkait polemik KASAD Dudung Abdurachman.
Sebelumnya, Puspomad tidak melanjutkan laporan yang menyeret Jenderal Dudung yang diduga menistakan agama.
Panglima TNI Andika Perkasa pun sempat merespons, jika akan terus menyoroti dan menyerahkan persoalan itu agar ditindaklanjuti.
Menurut Rudi S Kamri, Andika Perkasa sebaiknya tidak perlu ikut campur, mengingat hal itu berpotensi menimbulkan bahaya di internal TNI.
"Jadi, saya mohon Panglima TNI juga harus menghormati keputusan Puspomad bahwa tidak ada pelanggaran apa pun yang dilakukan Jenderal Dudung," jelas Rudi S Kamri kepada GenPI.co, Jumat (4/3).
Rudi S Kamri menjelaskan, bahwa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terlihat sedang dimanfaatkan kelompok yang tidak menyukai Dudung Abdurachman.
Oleh karena itu, dia menduga kelompok tersebut ingin memecah belah TNI, yang mana ingin menyudutkan Jenderal Dudung Abdurachman.
"Kelompok pelapor Jenderal Dudung ini memang sengaja menunggu ucapan Panglima TNI agar bisa menyerang Jenderal Dudung. Namun, saya pikir itu tidak berhasil karena kebenaran sudah terungkap," ungkap Rudi S Kamri.
Menurut Rudi S Kamri, kebenaran itu muncul usai Puspomad menghentikan kasus Jenderal Dudung yang diduga menistakan agama dengan menyebut 'Tuhan Bukan Orang Arab'.
Rudi beranggapan kelompok yang melaporkan itu tidak melihat secara penuh video dari ucapan Jenderal Dudung dengan Deddy Corbuzier.
"Mereka hanya melihat cuplikan saja. Jadi, mudah terpancing karena memang tidak suka dengan Jenderal Dudung," imbuhnya.
Seperti diketahui, kelompok yang tegabung dalam Koalisi Ulama, Habib dan Pengacara Anti Penodaan Agama melaporkan KASAD TNI Jenderal Dudung ke Puspomad, (30/1).(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News