GenPI.co - Anggota DPR dari PDIP Adian Napitupulu skakmat politkus Gerindra Fadli Zon terkait sejarah tentang Serangan Umum 1 Maret 1949.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Keppres 2/2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara pada 24 Februari lalu.
Adian menjelaskan bahwa pada agresi militer Belanda kedua, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta memilih tetap bertahan di Yogyakarta yang sejak 4 Januari 1946 menjadi ibu kota negara.
Berikutnya Soekarno dan Hatta ditangkap pada 19 Desember 1948 saat Belanda berhasil kuasai Yogyakarta. Kemudian mereka dibuang Belanda ke Brastagi hingga Bangka.
Beberapa waktu sebelum Soekarno dan Hatta ditangkap, mereka sempat memandatkan pada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
“Pada 22 Desember 1948, Syafruddin Prawiranegara kemudian membentuk PDRI,” kata Adian dalam siaran persnya, Rabu (9/3).
Berikutnya, kata Adian, Syafruddin Prawiranegara melalui PDRI membagi wilayah Sumatera menjadi 5 pemerintahan militer, namun hingga awal Mei 1949 kabinet PDRI tidak kunjung terbentuk.
Dengan demikian, maka secara de facto dan de jure Sultan Hamengkubuwono IX tetap menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia.
“Dalam perundingan itu, dengan tegas Sultan Hamengkubuwono sebagai Sultan dan Menteri Pertahanan mengatakan bahwa “Jogjakarta is de Republiek Indonesie”,” katanya.
Singkatnya, Adian menilai kicauan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut akun Humas Jogja @humas_jogja keliru justru salah besar.
Adapun pernyataan Fadli Zon waktu itu berbunyi, “Keliru @humas_jogja. Menteri Pertahanan ketika itu dirangkap Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) sebagai Kepala Pemerintahan, Sjafroeddin Prawiranegara"
"Kabinet Hatta sdh berakhir dengan penangkapan Soekarno-Hatta-Sjahrir-H Agus Salim. Dibentuklah Kabinet PDRI.”
Sementara bunyi kicauan Humas Jogja adalah, “Serangan Umum 1 Maret 1949 digagas oleh Menteri Pertahanan Indonesia sekaligus Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan dipimpin oleh Panglima Besar Jendral Soedirman, serta disetujui dan digerakkan oleh Soekarno Hatta.”
“Pernyataan Fadli Zon tersebut salah besar! Fakta dan dokumen sejarah justru menguatkan pernyataaan Humas Jogja,” tega Adian
Adian menduga kesalahan Fadli Zon berangkat dari salah baca terhadap tanggal dan bulan dalam dokumen sejarah.
Sebab, pengangkatan Syafruddin Prawiranegara oleh PDRI sebagai Menteri Pertahanan baru dilakukan dua bulan setelah Serangan Umum, yaitu pada tanggal 16 Mei 1949.
Sebagaimana dokumen sejarah berupa surat yang ditandatangani tanggal 19 Mei 1949 oleh R. Marjono Danubroto selaku Sekretaris PDRI saat itu.
“Lalu apa peran Soeharto saat Serangan Umum 1 Maret di Jogja? Peran Soeharto ya sebatas pelaksana perang semata, pelaksana yang diperintahkan berperang oleh atasannya," jelasnya.
"Ingat, Soeharto bukan penggagas, inisiator atau pemilik ide apalagi pemegang peran sentral,” sambungnya.
Atas alasan itu, Adian menilai Keppres 2/2022 yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi bukan hanya meluruskan sejarah terkait gagasan, ide dan perintah tentang Serangan Umum 1 Maret.
"Nah, Kepres itu boleh jadi juga supaya menjaga nama Soeharto dengan membatasi agar tidak terjadi klaim berlebihan terhadap peristiwa sejarah tersebut," pungkas Adian Napitupulu. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News