GenPI.co - Aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan, negara bisa dirugikan jika usulan penundaan Pemilu 2024 jadi terlaksana.
"Itu merupakan kemunduran demokrasi," katanya dalam diskusi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3/2022).
Padahal berdasarkan survei terakhir menunjukkan masyarakat Indonesia tidak ingin Pemilu 2024 ditunda.
"Survei LSI, 74 persen tidak ingin ada penundaan pemilu dan sepaket dengan perpanjangan masa jabatan presiden," katanya menegaskan.
Selain itu, konstitusional berdemokrasi ingin mewujudkan pembatasan kekuasaan.
Titi melanjutkan, hal itu dilakukan dengan menempatkan kedaulatan di tangan rakyat melalui pemilu.
"Pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden serta pemilu berkala setiap lima tahun sekali," ucapnya.
Indonesia juga mengalami perbaikan peringkat demokrasi dunia dari peringkat 64 pada tahun 2020 menjadi peringkat 52 pada tahun 2021.
"Demokrasi kita perlahan makin membaik di tahun 2024," ujarnya.
Sebelumnya, wacana penundaan Pemilu 2024 diembuskan oleh tiga ketua umum partai politik yakni ketua umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan ketua umum PAN Zulkifli Hasan. (antara)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News