GenPI.co - Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nurul Amalia blak-blakan mengungkapkan bahaya ucapan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal dukungan menunda Pemilu 2024.
Sebelumnya, Luhut Pandjaitan mengeklaim berdasarkan big data ada 110 juta masyarakat Indonesia yang setuju Pemilu 2024 ditunda.
Menurut Nurul Amalia, publik perlu waspada terkait klaim dari pemerintah yang berpotensi merusak demokrasi.
"Publik perlu hati-hati terhadap klaim pemerintah menggunakan big data sebagai dasar menggagas sesuatu yang nggak demokratis," jelas Nurul Amalia saat webinar daring Public Virtue, Rabu (16/3).
Nurul Amalia menjelaskan ada temuan bot, algoritma, dan bentuk otomatisasi lainnya digunakan aktor politik di berbagai negara untuk memanipulasi opini publik sejak 2019.
Hal tersebut biasa terjadi melalui platform jaringan sosial yang utama, seperti Twitter, Facebook, instagram, dan YouTube.
Menurut Nurul Amalia, ada 26 negara ditemukan propaganda komputasi yang digunakan sebagai alat kontrol informasi untuk menekan hak asasi manusia, mendiskreditkan lawan politik, hingga menghilangkan perbedaan pendapat.
"Meski ada berbagai cara, itu semua memiliki tujuan sama untuk melanggengkan kekuasaan," jelasnya.
Selain itu, Nurul Amalia mengimbau kepada publik agar tidak mudah terhasut mengenai wacana penundaan pemilu, terutama datang dari pemerintah.
Pasalnya, menurut Nurul Amalia, kondisi itu memperlihatkan oligarki yang makin masif ingin terus berkuasa.
"Potensi dari bahaya wacana ini jelas ialah merusak demokrasi kita. Jadi, publik sebaiknya jangan mudah percaya, apalagi menyetujui adanya wacana tersebut," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News