GenPI.co - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa Bung Karno merupakan salah satu peletak dasar konsep hukum yang progresif.
Hal ini ditegaskan Mahfud saat memberikan pidato di hadapan Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (26/3).
"Kita tahu dari sudut filsafat hukum misalnya, Bung Karno merupakan salah satu peletak dasar konsep hukum yang progresif dengan penekanan terciptanya keadilan substantif dan kemanfaatan umum," kata Mahfud.
Hal itu kata Mahfud bisa dilihat dari pidato Bung Karno pada sidang pleno BPUPK kedua pada tanggal 10 Juli 1945.
Menurut Mahfud, hukum merupakan kata kerja dan bukan pasal-pasal yang mati.
Mahfud menyampaikan hal itu karena menurutnya hukum dibuat untuk manusia dan untuk melayani manusia, bukan manusia untuk hukum.
"Bagi saya ini penting karena prosedur-prosedur formalitas aturan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberi manfaat terhadap masyarakat, itu harus dibuang ke tempat sampah," ujar Mahfud menirukan pidato Bung Karno.
Mahfud menjelaskan bahwa Bung Karno menjadi tokoh paling depan dalam lahirnya ideologi negara pancasila.
Hal itu terlihat dari mulai saling melempar usul di publik pada 1930-an dan di BPUPK sejak awal tahun 1945.
Setelah itu Bung Karno membangun kompromi ide atau modus vivendi melalui piagam Jakarta dan memimpin finalisasi ideologi negara yang secara resmi dan permanen dikenal sebagai pancasila yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.
"Bung Karno bukan hanya pelempar ide yang kemudian tidak bergerak untuk mewujudkannya, melainkan terus menginternalisasikan ide-idenya itu ke dalam pengorganisasian berbangsa dan bernegara secara dinamis," kata Mahfud. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News