GenPI.co - Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang para menterinya membicarakan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatannya menjadi tiga periode.
Merespons hal itu, Dewan Pakar Asosiasi Pembicara Profesional Indonesia Emrus Sihombing menyebut larangan dari Jokowi itu sangat jelas dan konkret.
"Ketegasan itu sekaligus menunjukkan kekecewaan presiden kepada menterinya yang beberapa pekan belakangan ini mewacanakan 3 periode," jelas Emrus Sihombing kepada GenPI.co, Kamis (7/4).
Emrus Sihombing juga menilai ketegasan pernyataan Jokowi sangat konsisten.
Oleh karena itu, pakar politik itu menyebut menteri yang merasa ditegur sebaiknya mengundurkan diri.
"Jika masih punya 'muka'. Lain halnya, jika sudah tidak punya 'muka'," sindir Emrus Sihombing.
Menurut Emrus Sihombing, ada dua menteri yang sengaja menyuarakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden ke ruang publik.
"Sedangkan satu menteri yang juga ketua umum partai, menyampaikan subyek yang relatif sama ke ruang publik, dengan gradasi sangat rendah," ungkap Emrus Sihombing.
Emrus Sihombing menilai, ucapan ketua umum partai yang tidak disebutkan namanya itu tidak punya kepentingan di Senayan.
"Bisa jadi menteri yang bersangkutan hanya sekadar menyampaikan pesan dari orang atau aktor politik yang mempunyai motif komunikasi politik prakmatis," kata Emrus Sihombing.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News