GenPI.co - Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democratic Policy Satyo Purwanto mengatakan, para menteri Presiden Jokowi yang ingin maju sebagai capres pada Pilpres 2024 harus segera mundur.
Hal itu perlu dilakukan agar tidak terjadi konflik kepentingan dan terhindar dari niatan buruk menggunakan fasilitas negara untuk keperluan kampanye.
“Masyarakat akan kesulitan membedakan, apakah mereka sedang melakukan tugas kenegaraan atau kampanye?,” ujar Satyo kepada GenPI.co, Jumat (22/4).
Untuk menghilangkan stigma tersebut, kata Satyo, para pembantu Jokowi yang sudah berniat untuk ikut Pilpres 2024 harus menanggalkan jabatannya.
“Rakyat akan menilai mereka sedang melakukan kampanye terselubung sambil bekerja jika masih menjabat sebagai menteri,” kata Satyo.
Satyo juga mengaku khawatir akan ada konflik kepentingan jika para pembantu Presiden Jokowi masih menjabat dan bekerja sebagai menteri.
“Rakyat banyak yang akan dirugikan. Meski bekerja dengan benar, pasti ada masyarakat yang sinis dan tidak suka. Hal itu akan merugikan mereka sebagai capres,” jelasnya.
Menurut Satyo, sebaiknya para menteri mencari pasangan capres yang bisa memberikan rekomendasi dari parpol agar lebih efektif dan efisien dalam kalkulasi politik.
“Sebab, menteri yang berniat menjadi capres ini belum punya tanda-tanda akan dipinang oleh parpol, kecuali Airlangga dan Prabowo,” kata Satyo.
Selain itu, para menteri yang berniat menjadi capres harus bisa melebihi popularitas para pemimpin daerah agar bisa bertarung dalam Pilpres 2024. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News