GenPI.co - Pengamat politik Zaki Mubarak menyoroti soal big data yang enggan dibeberkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Menurutnya, fakta di lapangan terkait big data soal penundaan Pemilu 2024 tersebut adalah ucapan tanpa dasar.
"Soal big data, dugaan saya karena memang tidak ada datanya jadi tidak asal ucap," ujar Zaki kepada GenPI.co, Selasa (26/4).
Zaki bahkan menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan Luhut juga terjadi pada Orde Baru.
Akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menyarankan masyarakat agar tidak memaksanya untuk membuka big data.
"Anggap saja omong kosong," tegas Zaki.
Sebelumnya, sejumlah lembaga survei juga sudah menantang Luhut untuk mengekspos big data, tetapi tak direspons.
"Menurut saya, ini lebih kepada persoalan moral pejabat publik," ucapnya.
Menurut Zaki, Luhut sebagai pejabat publik yang membuat pernyataan, secara moral seharusnya bisa mempertanggungjawabkannya.
"Jika tidak mau bertanggung jawab, jangan salahkan jika publik menilai Luhut sebagai pejabat yang tidak bermoral," sindir Zaki.
Lebih lanjut, Zaki mengatakan bahwa sindiran moral itu harusnya menjadi beban berat bagi Luhut.
"Itu pun jika yang bersangkutan tahu diri," tandas Zaki. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News