Muhammad Taufik Akui Belum Terima Surat Pemecatan dari Gerindra

GenPI.co - Politikus Muhammad Taufik menegaskan dirinya belum menerima surat pemecatan resmi dari usai dipecat Gerindra.  

"Saya belum terima suratnya," ucap Muhammad Taufik dalam konferensi persnya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (7/6/2022) malam. 

Mantan Ketua DPD Partai Gerindra DKI itu bahkan menanyakan alasan pemecatan dirinya dari partai.

BACA JUGA:  Partai Gerindra Beber Aib M Taufik, Pantas Dipecat

Menurutnya, majelis tidak punya kewenangan untuk memecat, tetapi hanya memberikan rekomendasi hasil sidang kepada dewan pimpinan pusat (DPP).

"Majelis kehormatan bersidang, kemudian merekomendasikan kepada DPP. Tergantung pada DPP, mau memecat atau tidak. Kalau saya dipecat suratnya dari DPP, bukan dari majelis kehormatan," tegas Taufik.

BACA JUGA:  Dipecat dari Gerindra, Taufik Nggak Melakukan Perlawanan

Mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut mengakui Majelis Kehormatan Partai Gerindra pernah memanggilnya saat mendoakan Anies Baswedan untuk naik kelas, dari gubernur menjadi presiden.

"Waktu itu, posisi saya sebagai Ketua Umum KAHMI," ujar Taufik.

Taufik menilai hal tersebut wajar-wajar saja lantaran kala itu Anies Baswedan merupakan anggota sekaligus kader Korps Alumni HMI.

Dia pun merasa heran terkait alasan pemecatan dirinya yang dinilai tidak loyal, padahal selalu berhasil menambah perolehan kursi anggota setiap kali ada pemilu anggota legislatif hingga kontestasi kepala daerah.

"Yang saya lakukan (menambah, red) kursi dari 6, terus 15, dan sekarang 19. Gubernur dua kali. Saat ini, Wagub dari Gerindra," papar Taufik.

Sebelumnya, Partai Gerindra memutuskan memecat Muhammad Taufik lantaran dinilai telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Ada lima orang sepakat memutuskan memecat saudara M.Taufik sebagai kader Partai Gerindra, mulai keputusan ini disampaikan hari ini," kata Wakil Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra Wihadi Wiyanto di Jakarta, Selasa (7/6).

Dia mengatakan sikap Majelis Kehormatan Partai Gerindra terhadap M. Taufik itu bukan hanya karena pernyataan yang bersangkutan beberapa waktu lalu.

Namun, ada rangkaian proses cukup panjang dari akumulasi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan mantan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.(*)