GenPI.co - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan penunjukan penjabat Pj kepala daerah berpotensi menimbulkan kelemahan demokrasi.
Lucius mengkhawatirkan terjadinya banyak penunjukan kepala daerah akan berpengaruh pada sistem penguatan demokrasi di Indonesia.
Dia menyebut seusai penunjukan massal tersebut bisa saja ada sebagian kelompok yang akan mengusulkan pemilu tidak langsung ke depannya.
"Misalnya, bisa saja gubernur dipilih langsung oleh DPRD dan saya mengira itu ujian sebenarnya," ucap dia di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Minggu (31/7).
Menurut Lucius, ada problem lain yang akan muncul jika penunjukan pj kepala daerah ditunjuk langsung pemerintah.
Apabila kepala daerah yang ditunjuk bisa menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik, kemungkinan publik akan terkesima dan terpukau.
"Oleh karena itu, publik bisa beranggapan daripada repot-repot pilkada lima tahun, lebih baik ditunjuk Mendagri, sudah bagus-bagus semua. Jadi, mendingan itu saja yang dipilih oleh DPRD," ungkapnya.
Lucius menilai kemungkinan itu bisa saja terjadi jika penjabat yang ditunjuk justru bisa membawa begitu banyak perubahan yang lebih baik daripada kepala daerah sebelumnya.
Dia menyebut penunjukan Pj kepala daerah juga memiliki keuntungan bagi pemerintah pusat karena bisa dengan mudah menjalankan kebijakan yang dimandatkan. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News