Suara Lantang Plt Ketum PPP Sindir Suharso Monoarfa, Halus Tapi Menohok

GenPI.co - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI resmi mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.

Muhammad Mardiono berharap Suharso Monoarfa berjiwa besar setelah melepaskan jabatan Ketua Umum PPP.

"Saya yakin beliau (Suharso) akan berjiwa besar dan akan bergandeng tangan dengan kami semua sampai Pemilu 2024," ujar Mardiono saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (10/9/2022).

BACA JUGA:  Suharso Monoarfa Digulingkan, Pengamat Sebut Cara PPP Tidak Terhormat

Suharso Monoarfa juga disebut sebagai tokoh, mentor sekaligus guru politik untuk semua kader partai PPP.

"Kami akan selalu menghormati dan memberikan penghargaan yang besar atas jasanya kepada PPP," ungkapnya.

BACA JUGA:  Suharso Monoarfa Dilengserkan, Muhammad Mardiono Resmi Jabat Plt Ketum PPP

Dia juga berpesan kepada seluruh kader PPP di Indonesia untuk merapatkan barisan bersama-sama bergandeng tangan menghadapi kerja-kerja politik dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Saya minta jajaran kepengurusan bersatu padu, bergandeng tangan, dan satu garis komando untuk bekerja tahapan pemilu yang kita mulai," ungkapnya.

BACA JUGA:  Muhammad Mardiono Resmi Jabat Plt Ketum PPP, Arsul Sani Bereaksi Begini

Di samping itu, Mardiono mengapresiasi pelayanan cepat Kemenkumham RI terkait pengesahan kepengurusan baru.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham telah cepat merespons permohonan yang kami ajukan," tutur dia.

Perlu diketahui, Mardiono menerima surat keputusan dari Kemenkumham sejak diajukan pada Selasa (6/9/2022).

Sebelumnya, Kemenkumham RI mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2020-2025.

Adapun petikan surat keputusan itu, dimana pengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Plt Ketum DPP PPP dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat. Surat Keputusan yang ditandatangani Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta, Jumat (9/9/2022).

PPP menyerahkan berkas kepengurusan baru hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di Jakarta, Selasa (6/9/2022).(Ant)