SBY Lontarkan Tuduhan kepada Presiden Jokowi, Hasto Kristiyanto: Politik Fitnah

GenPI.co - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) suatu partai politik seharusnya menyampaikan politik kebenaran.

Pasalnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menuduh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan curang pada Pemilu 2024.

SBY menyampaikan hal ini pada Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC).

BACA JUGA:  Anggota DPR ini Mendadak Bandingkan Pemerintahan SBY dan Jokowi

"Rapimnas itu bukan politik fitnah, bukan politik dengan suara-suara menuduh adanya kebatilan dan kejahatan. Inilah yang kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung kepada pemerintahan Bapak Jokowi," katanya di Jakarta, Minggu (18/9/2022).

Menurut Hasto, jika SBY mendengar dan mengetahui tanda-tanda Pemilu 2024 yang tidak jujur, seharusnya menyampaikan hal itu melalui proses hukum.

BACA JUGA:  Adian Napitupulu Bandingkan Program BLT era SBY dan Jokowi

"Kenegarawanan beliau dikedepankan. Tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan ke KPU sebagai penyelenggara pemilu yang netral," ucapnya.

Selain itu, SBY juga menuding ada pengaturan dua pasangan calon saja di Pilpres 2024. 

BACA JUGA:  Demokrat Mau Diganjal di Pilpres, SBY Siap Turun Gunung

"Tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon," ujarnya.

Padahal, soal pengajuan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam undang-undang yang berbasis pada UUD NRI Tahun 1945.

Saat ini undang-undang mengatur adanya ambang batas pencalonan (presidential threshold), yakni 25 persen raihan suara pada pemilu atau gabungan parpol yang meraih 20 persen kursi di parlemen.

"Ini merupakan bagian ketentuan yang disepakati bersama, termasuk pada masa kepemimpinan Pak SBY," tuturnya. (antara)