Moeldoko Ancam Lukas Enembe: Apa Perlu Mengerahkan TNI?

GenPI.co - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan perkara Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan murni kasus hukum dan tak menyangkut soal politik.

"Saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalannya soal hukum murni, bukan persoalan politik," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (29/9).

Dalam penanganan kasus hukum, katanya, tidak boleh ada pengecualian. Semua pihak memiliki kedudukan yang sama dalam hukum, tegasnya.

BACA JUGA:  Febri Diansyah Ingin Pendampingan Hukum Ferdy Sambo Berjalan Objektif

"Maka siapa pun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum, tak ada pengecualian," kata dia.

Dia berharap seluruh pihak mendukung proses hukum, termasuk yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

BACA JUGA:  Airlangga Hartarto Dinobatkan Sebagai Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional

"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan, ya apa boleh buat," kata Moeldoko.

Dia juga mengingatkan bahwa Presiden Jokowi telah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di Papua.

BACA JUGA:  AHY Duga Ada Muatan Politis Penetapan Tersangka Lukas Enembe

"Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Nah, kita tunggu saja proses hukumnya," ujarnya.

Sementara itu, KPK telah memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/9). Namun, tidak memenuhi panggilan dengan alasan masih sakit. (ant)