Mahfud MD Sebut Politik Uang Masih Warnai Pemilu 2024, Dosen UGM Buka Suara

GenPI.co - Menko Polhukam Mahfud MD merasa ragu bahwa Pemilu 2024 dapat diselenggarakan dengan substantif karena potensi politik uang masih besar.

Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad menyebut apa disampaikan oleh Mahfud cukup masuk akal. Terlebih, di tengah laju inflasi dan tekanan ekonomi global saat ini.

"Godaan pemilih untuk menerima politik uang memang cukup tinggi," ujar Nyarwi Ahmad kepada GenPI.co, Rabu (19/10).

BACA JUGA:  Terkait Tersangka Baru Tragedi Kanjuruhan, Mahfud MD Blak-blakan

Namun, hal itu tergantung pada kecenderung perilaku elite-elite politik atau kandidat yang maju dalam Pemilu 2024.

"Jika mereka makin tertarik menggunakan politik uang untuk memobilisasi pemilih dan manin tinggi tingkat permisifitas pemilih tersebut pada politik uang, eskalasi politik uang dalam pemilu bisa meningkat," tuturnya. 

BACA JUGA:  Mahfud MD Blak-blakan Soal Kasus Teddy Minahasa dan Ferdy Sambo

Dia menambahkan, indikasi adanya trend politik uang sudah sering disebutkan oleh banyak pihak yang muncul dalam pemilu sebelumnya.

"Namun, belum ada data yang sangat valid menunjukkan bahwa preferensi mayoritas pemilih pada partai maupun kandidat sepenuhnya ditentukan oleh politik uang sebagai faktor utama yang menentukan pilihan mereka," bebernya. 

BACA JUGA:  Mahfud MD Bicara Politik Uang di Pilpres 2024, Pengamat Langsung Bilang Begini

Dosen Komunikasi Politik FISIPOL UGM itu mengatakan, dalam arena pemilu tidak ada jaminan.

"Apakah mereka yang menjalankan politik uang secara masif dan intensif dalam jumlah besar secara otomatis keluar sebagai pemenang atau mendapatkan kursi di jabatan publik," ungkapnya. 

Selain itu, permisifitas pemilih pada politik uang di setiap daerah pun berbeda-beda. Pemilih di sejumlah daerah tertentu bisa saja memimiliki permisifitas yang tinggi pada politik uang. 

"Di tempat lainnya, tingkat permisifitas semacam itu bisa saja lebih rendah," lanjutnya. 

Dirinya pun menyebut bahwa para kandidat dan pimpinan parpol menyadari kondisi semacam itu. 

Oleh karena itu, politik uang dapat terus menghantui pemilu di Indonesia jika para elite yang menjadi kandidat bertarung dalam pemilu masih terus mengandalkan politik uang.

"Trend ini juga bisa terus berkembang jika permisifitas pemilih pada politik uang masih sangat besar dan angka inflasi dan tekanan ekonomi yang ada menyulitkan kehidupan mayoritas pemilih," jelasnya. (*)