GenPI.co - Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan masih banyak masyarakat yang tergiur politik uang dalam pemilihan umum (pemilu).
Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait politik uang Pemilu 2024 yang tak bisa dihindari.
“Masyarakat sudah paham siapa yang bakal dia pilih, yakni orang yang memberikan mereka uang atau barang,” ujar Adib kepada GenPI.co, Sabtu (22/10).
Dengan demikian, menurutnya, orang-orang yang menggunakan uang berpotensi besar mendapatkan banyak suara.
Meski demikian, kata Adib, cara-cara tersebut bukanlah hal yang baik bagi demokrasi dan kesehatan negara.
“Outputnya adalah banyak kepala daerah anggota DPR dan DPRD itu tersangkut soal korupsi,” tuturnya.
Adib juga mengatakan bahwa politik uang merupakan sumber masalah utama terjadinya perilaku koruptif para penyelenggara negara.
“Politik uang mengawali semuanya. Salah satu dampaknya itu biaya politik yang sangat tinggi,” kata dia.
Oleh sebab itu, dirinya mengamini pernyataan Mahfud MD yang mengungkapkan pemilu jauh dari substansi.
“Hal tersebut memang benar saja. Dengan demikian, pemilihan langsung tersebut belum menjadi ruhnya yang menghasilkan demokrasi berkualitas,” ujar Adib.
Seperti diketahui, sebelumnya Mahfud MD mengaku ragu penyelenggaraan Pemilu 2024 terselenggara dengan substantif karena ada politik uang.
Meksi demikian, dirinya menilai hal tersebut harus dilalui hingga Indonesia memiliki pemilihan langsung yang bersih.
“Itu (politik uang, red) akan terjadi pada 2024, tetapi harus dilalui sampai akhirnya nanti Pemilu itu makin lama makin baik," ujar Mahfud MD.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News