GenPI.co - Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai Ketum PDIP Megawati Soekaroputri tegas terhadap kader yang melakukan manuver soal calon presiden (Capres).
Seperti diketahui, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapat sanksi teguran tertulitas atas pernyataannya yang siap maju capres.
"Permintaan Megawati itu kiranya tepat bila para relawan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo yang dimaksud Megawati adalah para kader PDIP,” kata Jamiluddin di Jakarta, Senin (24/10).
Sekalipun PDIP memiliki dua calon presiden potensial yang mumpuni seperti Puan Maharani dan Ganjar Pranowo.
Namun, kata dia, Megawati perlu memberikan sanksi kepada para kader yang menggerakkan relawan untuk melakukan manuver menjatuhkan citra sesama kader banteng.
"Sebab para kader PDIP masih dalam kendali Ketua Umum Megawati, bahkan berhak memberi saksi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Ganjar Pranowo terkait dengan pernyataannya siap menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.
"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan dari Sabang sampai Merauke. Kami sampaikan menjatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," kata Komarudin kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/10).
Meskipun tindakan Ganjar itu tidak melanggar aturan dasar dan aturan rumah tangga (AD/ART) partai, menurut Komarudin, pernyataan mengenai siap menjadi capres tersebut menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.
Di samping itu, kata dia, sanksi teguran lisan juga diberikan kepada Ganjar karena yang bersangkutan adalah kader senior yang sudah sepatutnya lebih menegakkan disiplin.
"Beliau ini bukan kader baru masuk, beliau ini senior, termasuk senior dalam partai. Pak Ganjar pertama masuk di Papua, melakukan kaderisasi di sana. Beliau harus lebih berdisiplin," ucap Komarudin. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News