GenPI.co - Semua Prajurit TNI diminta untuk memegang teguh netralitas dan tidak terlibat politik praktis dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Hla itu diungkapkan langsung Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dalam sambutannya saat memimpin Apel Kesiapsiagaan TNI AD Tahun 2022 di Silang Monas, Jakarta, Rabu (26/10/2022).
"Kami tetap memegang teguh netralitas TNI untuk tidak terlibat politik praktis," tegas Dudung.
Saat ini diketahui tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berjalan.
Bahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan 18 partai politik yang sudah dinyatakan lolos verifikasi administrasi.
Sejumlah partai politik juga terpantau sudah mulai mendeklarasikan dan mendukung para tokoh-tokoh sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk diusung pada Pilpres 2024.
Menurut Dudung, tugas dan tanggung jawab prajurit TNI sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni salah satunya membantu Pemerintah agar semua rangkaian dan tahapan pemilu berjalan aman dan lancar.
Dia juga telah menyiapkan sanksi tegas bagi prajurit TNI AD yang terbukti terlibat dalam politik.
"Kalau orang dukung-mendukung dari TNI AD, nanti akan kami proses secara hukum, karena sudah dari dulu yang namanya TNI AD itu harus netral, tidak boleh memilih salah satu calon," tuturnya.(Ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News