GenPI.co - Pengamat kebijakan publik Sugiyanto mendesak Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono segera merombak total jajaran direksi dan Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Hal ini penting dilakukan untuk mengusut lebih jauh pesan karangan bunga misterius yang mengungkap dugaan nepotisme di tubuh PT Jakpro.
“Karangan bunga ini sebagai penegasan saja yang ditujukan ke PJ Gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI Jakarta. Ini tidak boleh lama dibiarkan," ujar Sugiyanto kepada GenPI, Rabu (2/11).
Menurutnya, tanpa ada karangan bunga misterius yang dikirimkan ke Balai Kota DKI Jakarta itu, masalah serius sudah terendus lama di tubuh PT Jakpro. Hal ini tercermin dari kerugian usaha yang dialami Jakpro sejak 2019, 2020, hingga 2021.
“Kemungkinan besar, usaha Jakpro pada 2022 ini pun mengalami kerugian. Karena Jakpro telah membayarkan biaya Formula E hingga sebesar Rp325 miliar,” katanya.
Pria yang akrab disapa SGY ini pun mengungkapkan Jakpro megalami kerugian usaha sejak tahun 2019 senilai Rp. 76,22 miliar.
Kemudian tahun 2018 juga rugi Rp. 240,8 miliar, dan tahun 2021 mencatat rugi senilai Rp. 110.83 miliar. Total kerugian usahanya mencapai Rp. 427,94 miliar.
“PT. Jakpro itu BUMD perseroan terbatas daerah (Perseroda) yang sahamnya 100% milik DKI. Artinya, Jakpro ini milik rakyat Jakarta. Jadi bila PT. Jakpro rugi, maka rakyat Jakarta juga rugi,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mendorong BP BUMD segera bersikap atas karangan bunga nepotisme yang masih misterius tersebut.
Prasetyo menduga ada masalah serius di tubuh Jakpro yang bisa menganggu program penugasan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Tolong ini bu jadi perhatian. Karena bukan apa-apa, Jakpro ini kan kita proyeksikan sebagai salah satu BUMD terbesar di DKI Jakarta. Ya kalau cuma buat ganjelan saja, mendingan kita singkirin orang-orang seperti itu,” kata Prasetyo. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News