Respons Mahfud MD soal Pemerasan Kasus Jam Mewah oleh Oknum Polri

GenPI.co - Menteri Koordinator politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara terkait pemerasan dalam kasus jam tangan mewah yang dilakukan oknum polri.

Semua berawal dari seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno yang membuat laporan kepada pihak polisi mengenai dugaan penipuan yang dialaminya.

Tony mengaku mendapatkan penipuan setelah membeli dua buah jam tangah mewah mewah merek Richard Mille senilai Rp77 miliar.

BACA JUGA:  Mahfud MD Bicara Politik Uang dalam Pemilu 2024, Pengamat Politik Langsung Jujur

Namun, bukannya mendapatkan pengusutan kasus terkait, Tony justru mengaku diperas oleh oknum petinggi kepolisian senilai Rp4 miliar.

Kasus ini pun langsung viral di media sosial, setelah sebuah diagram yang menggambarkan dugaan keterlibatan oknum terkait dalam kasus dugaan pemerasan itu menyebar.

BACA JUGA:  Mahfud MD Sebut Politik Uang Tak Bisa Dihindari, Pengamat: Memprihatinkan

Hal tersebut pun sampai terdengar ke telinga Mahfud MD, yang mana langsung memberikan responsnya.

"Itu biar diurus oleh polisi," ujar Mahfud MD singkat usai acara diskusi ilmiah bertajuk 'Pemikiran Geopolitik Bung Karno dalam Suara Kebangsaan' di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (4/11).

BACA JUGA:  Pengamat Politik Setuju Terkait Ucapan Mahfud MD soal Indonesia Darurat Politik Uang

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Santoso, menilai diagram polisi dalam memeras Tony Sutrisno sangat transparan sehingga tidak terlalu sulit diusut.

"Polri memang dalam bekerja tidak boleh berdasarkan asumsi, maka untuk membuktikan apakah diagram itu fakta atau hoax Polri harus segera mengecek info tersebut. Diagram itu sangat transparan, siapa berperan apa dan itu diyakini berasal dari sumber yang mengetahui langsung atas kejadian tersebut," ujar Santoso dari rilis yang diterima GenPI.co, Sabtu (5/11).

Santoso menegaskan bahwa informasi apapun dari masyarakat harus direspons dan ditindaklanjuti pihak kepolisian, apalagi di dalam diagram ada yang menghubungkan nama-nama anggota Polri.

"Ini karena Polri memiliki perangkat untuk melakukan penelusuran atas informasi masyarakat tersebut. Banyak hal yang awalnya tabu dieksposes ke publik tentang informasi perilaku menyimpang oknum anggota Polri, kini cepat menyebar semenjak adanya kasus Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa," jelas Santoso.

Dia mengatakan saat ini menjadi momentum Polri untuk merespons sekecil apapun informasi dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggota Polri.(*)