GenPI.co - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencermati secara seksama rekam jejak calon panglima TNI.
Hal tersebut dia ucapkan untuk menyoroti wacana pergantian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa harus segera mengakhiri masa baktinya pada 21 Desember 2022.
“Selain rekam jejak, Jokowi juga harus melihat prestasi, kompetensi, dan integritas calon-calon yang ada,” ujar Al Araf kepada GenPI.co, Selasa (15/11).
Menurutnya, calon panglima TNI juga harus bebas dari dugaan korupsi, pelanggaran hukum, dan kasus HAM.
“Presiden bisa meminta masukan dari berbagai pihak seperti Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPK, akademisi untuk menilai kualitas calon panglima TNI yang ada,” tuturnya.
Al Araf menilai pergantian panglima TNI adalah momentum besar terakhir yang dimiliki Presiden Jokowi untuk membuktikan komitmennya terhadap reformasi TNI.
“Oleh karena itu penting agar Presiden memastikan sosok pengganti Andika Perkasa adalah sosok yang bebas dari dugaan pelanggaran HAM,” kata dia.
Dirinya menegaskan bahwa panglima TNI yang baru harus memiliki komitmen pada demokrasi dan supremasi sipil.
“Bebas dari korupsi, jauh dari penyalahgunaan jabatan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan tidak memiliki catatan masuk terlalu jauh ke ranah sipil,” ucapnya.
Menurutnya, pola rotasi jabatan panglima TNI yang dimulai sejak awal Reformasi perlu dipertahankan.
“Apalagi hal tersebut juga telah diamanatkan dalam UU TNI. Jadi, pendekatan substantif harus menekankan pada kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin TNI,” kata dia.
Oleh sebab itu, dirinya mengimbau Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memilih calon pengganti Jenderal Andika dengan bijaksana.
“Selain membuat TNI rentan dipolitisasi, pola pergantian pragmatis juga menggerus profesionalitas,” ujar Al Araf.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News