GenPI.co - Tingginya elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada dua survei diyakini pengamat Meidi Kosandi bebas dari dinasti politik.
Beberapa lembaga survei pada Senin (26/11) telah merilis elektabilitas tiga pasangan calon presiden (capres) dalam pemilu presiden (pilpres) 2024.
Ada pun beberapa lembaga survei tersebut adalah SPIN dan Lembaga Survei Nasional (LSN).
Hasil dari survei SPIN menjabarkan bahwa Prabowo-Gibran mendapat dukungan 43 persen. Disusul Ganjar Pranowo-Mahfud MD di angka 26,1 persen dan sisanya Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Sedangkan hasil survei dari LSN yang dilakukan pada 5 sampai 12 November 2023 di 38 provinsi seluruh Indonesia menghasilkan Prabowo-Gibran menjadi yang tertinggi dengan 42,1 persen suara.
Di bawahnya ada Ganjar-Mahfud MD 28,8 persen, serta pasangan Anies-Cak Imin 25,2 persen.
Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Meidi Kosandi mengatakan bahwa tingginya elektabilitas Prabowo-Gibran dari dua survei di atas bisa terjadi karena beberapa hal.
“Bisa karena misi-visi, atau karena faktor personal ya, seperti kapasitas kepemimpinan, track record,” ucap Meidi dari rilis yang diterima GenPI.co, Rabu (28/11).
Meidi menambahkan tingginya elektabilitas Prabowo-Gibran tak lepas dari dukungan setia dari Prabowo dan kaum milenial.
“Secara teoritis kalau melihat dari jumlah karakateristik pemilih Prabowo-Gibran cenderung kebanyakan di pedesaan (Prabowo, loyal-red), kemudian generasi milenial (Gibran-red),” imbuhnya.
Meidi melihat ada kecenderungan pemilih Prabowo-Gibran ingin keberlanjutan program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali dilanjutkan.
“Saya kira yang pertama, mungkin banyak di antara mereka pemilih Prabowo-Gibran memiliki kecenderungan untuk keberlanjutan program pemerintah saat ini. Kedua, pemilih loyal dari pedesaan yang pemilu-pemilu sebelumnya mendukung Prabowo sebagian besar masih setia,” bebernya.
Ketika ditanya terkait dinasti politik memengaruhi elektabilitas survei tersebut, Meidi menampiknya.
Dirinya menjelaskan bahwa elektabilitas survei dan dinasti politik tidak bisa saling berkaitan.
“Dinasti politik itu mengindikasikan adanya upaya untuk memonopoli kekuasaan. Tapi dalam praktiknya kalau dilihat sekarang, bukan upaya untuk mempertahankan kekuasaan politik di tangan dinasti, karena melalui proses demokrasi, sehingga kemudian lebih cocok dengan political clan," tuturnya.
Meidi pun meyakini bahwa masyarakat tidak terpengaruh dengan isu dinasti politik, karena yang terjadi adalah aspirasi keluarga Jokowi jelang pemilu.
"Jadi tidak terlihat adanya monopoli kekuasaan tetapi lebih ke aspirasi keluarganya (Jokowi) untuk ikut pemilihan. Jadi, masyarakat tidak terpengaruh dengan isu dinasti politik,” katanya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News