Debat Pertama, Prabowo Singgung Penegakan Hukum hingga Bahas Konflik di Papua

GenPI.co - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto membahas paling banyak soal penegakan hukum dalam debat pertama di KPU RI Jakarta, Selasa (12/12) malam.

Prabowo menyampaikan penegakan hukum ditegaskan harus didasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat.

Hal ini tertuang dalam UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri bangsa.

BACA JUGA:  Prabowo Beberkan Strategi Selesaikan Masalah HAM di Papua

"Itulah perjuangan saya selama ini," kata dia.

Prabowo terhitung menyampaikan bab penegakan hukum sebanyak 24 kali.

BACA JUGA:  Debat Ide Prabowo, Ini Janji Ganjar Soal Penyelesaian HAM di Papua

Selain terkait penegakan hukum, isu HAM dan kekerasan di Papua, Prabowo mengakui masalah di Papua adalah rumit.

Prabowo menyebut ada gerakan separatis yang juga melibatkan campur tangan asing.

BACA JUGA:  Prabowo Sebut Indonesia Aman, Damai, dan Terkendali, Cek Faktanya

Strateginya menyelesaikan kasus kekerasan di Papua, antara lain menegakkan hukum, memperkuat aparat, dan memperkuat ekonomi.

Terkait demokrasi, Menteri Pertahanan ini menjawab pertanyaan capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal demokrasi yang disebut-sebut tidak ditegakkan dengan baik di masa Presiden Jokowi.

Prabowo juga berjanji memperbaiki kualitas hidup semua hakim di Indonesia apabila terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024.

Menurut dia, peningkatan kualitas hidup ini bisa berpengaruh positif terhadap independensi lembaga kehakiman.

"Semua pekerja di sekitar pengadilan dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya. Gajinya diperbaiki supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, dan tidak dapat dikorup," tegas dia.

Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa dia bersama cawapres Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memberantas korupsi hingga ke akar di Indonesia.

"Prabowo-Gibran, kami akan perbaiki apa yang harus diperbaiki. Kita akan tegakkan yang perlu ditegakkan, dan kami bertekad untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya," ungkap dia.

Di samping itu, soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo menilai ini bersifat final dan tidak dapat diubah.

Prabowo menilai putusan MK tersebut tidak ada masalah dari segi hukum.

"Intinya itu final dan tidak dapat diubah, dan saya laksanakan," tutur dia.

Adapun soal pelayanan publik. Prabowo menyoroti petani yang sulit mendapatkan pupuk, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) hingga mengundang investor untuk datang ke Tanah Air.(ant)