GenPI.co - Romahurmuziy atau Rommy meminta supaya DPP PPP memberikan sanksi tegas berupa peringatan hingga pemecatan terhadap kader yang membangkang.
Hal itu dikatakan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP itu merespons munculnya gerakan mengatasnamakan Pejuang PPP mendukung Prabowo Subianto dan Gibran pada Pilpres 2024.
Rommy mengatakan Pejuang PPP yang mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo dan Gibran tersebut tidak pernah berkoordinasi maupun izin dengan komponen DPP PPP.
Dia menyatakan gerakan itu juga tidak mempunyai hak untuk mengatasnamakan DPP PPP dan segala atribusinya, termasuk logo, nama, hingga turunan lainnya.
Rommy menyampaikan Majelis Pertimbangan Partai memberikan rekomendasi kepada Plt Ketum DPP supaya mengambil sejumlah langkah penegakan disiplin.
“Kami merekomendasikan supaya melakukan penegakan disiplin partai. Mulai dari peringatan hingga pemecatan terhadap kader yang membangkang,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (30/12).
Rommy mengungkapkan ketika ada temuan caleg yang masuk dalam Pejuang PPP itu, maka supaya tidak dilantik jika terpilih dalam Pemilu 2024.
Dia meminta supaya seluruh kader PPP tetap menjaga kekompakan dan konsentrasi memperoleh kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan.
“Tidak perlu terpengaruh propaganda aneka survei. PPP mau menang di pemilu, bukan menang survei,” ujarnya.
Sebelumnya, Koordinator Pejuang PPP Witjaksono mengaku akan siap menerima sanksi setelah deklarasi mendukung Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024.
“Saya siap menerima segala sanksi jika memang partai memberikannya,” ucapnya. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News