GenPI.co - Debat ketiga pemilihan presiden (Pilpres) 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) malam mengangkat isu pertahanan, keamanan, dan geopolitik.
Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dianggap punya nilai lebih dalam debat ini karena dia yang menetapkan kebijakan pertahanan lantaran statusnya sebagai Menteri Pertahanan.
Meskipun begitu, kebijakan yang ditetapkan Prabowo sebagai Menhan menjadi target kritik capres lain, baik nomor urut 1 Anies Baswedan maupun nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
Pasangan capres cawapres Prabowo-Gibran Rakabuming Raka mengetengahkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
“Penguatan pertahanan dan keamanan negara serta pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif,” kata Prabowo terkait salah satu program prioritasnya dalam debat ketiga pilpres ini.
Prabowo merencanakan 18 kebijakan untuk memantapkan sistem pertahanan dan keamanan yang dikemukakan dalam debat pilpres ini.
Ini antara lain, jumlah anggaran secara bertahap dan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, dan alat pertahanan dan keamanan (alpahankam) Polri.
Di sisi lain, Prabowo-Gibran akan memperkuat kemampuan badan pertahanan siber, memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar, memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan.
Selain itu, keduanya juga siap meningkatkan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI/Polri.
Pasangan Prabowo-Gibran menawarkan konsep optimum essential force terkait pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) yang dirintis sejak pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Prabowo-Gibran juga menginginkan kemandirian industri pertahanan dengan mendayagunakan kapasitas industri strategis dalam negeri semaksimal mungkin.
Terkait kebijakan geopolitik, Prabowo-Gibran akan membuka kedutaan besar RI di Palestina, memperkuat strategi diplomasi maritim, melanjutkan peran aktif RI di forum-forum bilateral dan multilateral, dan memantapkan supremasi Indonesia di tingkat global berdasarkan asas politik bebas aktif.
Adapun Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD memprioritaskan 5 kebijakan soal pertahanan.
Kelima kebijakan ini adalah tindak lanjut misi menjaga kedaulatan NKRI dengan sistem pertahanan 5.0.
Pertama, modernisasi pertahanan SAKTI yang merupakan kependekan dari perkasa dengan keunggulan teknologi 5.0.
Kedua, menjamin kesejahteraan prajurit, termasuk kebutuhan dasar mereka dan layanan kedinasan yang berkualitas.
Ketiga, menghendaki adanya industri pertahanan keamanan kelas dunia melalui alih teknologi, pembangunan kekuatan pertahanan, konektivitas nasional, dan penguatan daya gentar.
Keempat, membentuk Benteng Pertahanan Nusantara, yang merujuk pada kemampuan mengembangkan sistem pertahanan Indonesia dengan mengembangkan strategi anti-akses.
Ini untuk penangkalan wilayah demi mengamankan wilayah Indonesia.
Kelima, membangun Perisai Siber Nusantara dengan mengandalkan era komputer kuantum dan perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkuat BSSN.
Sementara itu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengusung 8 kebijakan soal pertahanan.
“Memperkuat strategi pertahanan sesuai dengan perkembangan situasi nasional dan internasional, menganalisis potensi dinamika dunia yang memengaruhi strategi pertahanan pasca-2045 dan mempersiapkan kekuatan pertahanan secara adaptif dan komprehensif,” ungkap Anies.
Anies-Muhaimin juga ingin membentuk TNI Angkatan Darat fleksibel dan adaptif, TNI Angkatan Laut sebagai blue water navy, dan TNI Angkatan Udara yang mampu menguasai ruang udara NKRI.
Keduanya juga memprioritaskan kesiapan tempur TNI dan ingin memastikan seluruh prajurit sejahtera.
Selain itu, Anies mendorong program pemenuhan kekuatan pokok minimum (MEF) tuntas dan melanjutkannya dengan program essential force pasca-2024.
Anies menyatakan juga ingin membeli alutsista-alutsista yang network-centric.
Dia juga berkomitmen mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri melalui inovasi, produksi, transfer teknologi, dan akuisisi alutsista berteknologi tinggi.
Anies juga ingin mengembangkan teknologi pertahanan antariksa bekerja sama dengan institusi nasional dan kementerian/lembaga terkait.
Anies pun ingin mendorong jumlah prajurit perempuan untuk mengisi jabatan perwira tinggi.
“Penguatan keamanan maritim melalui kerja sama multilateral untuk menghadapi ancaman seperti pengambilan kekayaan laut ilegal, bajak laut, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, kerusakan lingkungan maritim yang disengaja, dan potensi konflik dari sengketa wilayah,” jelas dia dalam debat ketiga capres ini.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News