Kinerja Anies Baswedan Saat Jadi Gubernur Jakarta Jadi Sorotan

GenPI.co - Kinerja Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta menuai sorotan.

Jelang Pilpres 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari mendatang, Anies Baswedan kerap kali membanggakan pencapaiannya sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta dalam debat dan kampanye politik.

Menariknya, terdapat sebuah data yang memperlihatkan bahwa kinerja Anies selama ini belum semuanya berhasil.

BACA JUGA:  Pemilik Akun Pengancam Anies Baswedan Ditangkap, Motif Sedang Didalami

Berdasarkan rilis yang diterima GenPI.co, Sabtu (13/1), data tersebut datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta yang sempat melakukan jajak pendapat pada tahun 2021.

Dari hasil jajak pendapat tersebut, BPS menemukan bahwa indeks kebahagiaan di Jakarta mengalami penurunan menjadi 70,68 poin dari 71,33 poin pada tahun 2017.

BACA JUGA:  Pelaku Pengancaman Ditangkap, Anies Baswedan: Semoga Masih Bisa Dibina

Terlihat dari nilai indeks tahun 2014 sebesar 69,21 poin, janji Anies untuk menjamin kesejahteraan masyarakat belum terpenuhi.

Hasilnya tak sebanding, padahal Anies mengalokasikan Rp 395,74 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta di bawah pemerintahannya.

BACA JUGA:  Soal Koalisi Ganjar dan Anies, Masinton Pasaribu: Demokrasi Harus Diselamatkan

Mengingat luas dan pendanaannya, DKI Jakarta bahkan tidak masuk dalam peringkat 10 provinsi paling bahagia, sebuah bukti yang patut dipertanyakan untuk Anies.

Selain itu, beberapa permasalahan umum di Jakarta seperti banjir dan kemacetan lalu lintas belum ditangani dengan baik.

Bahkan sistem jalan berbayar dan skema Electronic Road Pricing (ERP) yang diterapkan tidak memberikan hasil yang berarti.

Ketidakmampuan Anies mengatasi persoalan ini, persoalan sampah dan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah kekinian juga menjadi fokus utamanya.

Kinerja yang buruk juga ditunjukkan dengan tidak dilakukannya pemutakhiran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017–2022 dan tidak mampu mencapai tujuan pembangunan rumah tanpa memerlukan uang muka.

Kemampuan APBD yang mencapai Rp 395,74 triliun untuk mengatasi permasalahan Jakarta yang sudah berlangsung lama masih belum jelas.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mencatat adanya penggusuran di 91 lokasi di sekitar Jakarta pada masa kepemimpinan Anies. Hal ini menunjukkan skeptisisme terhadap strategi pembangunan yang dijalankan di bawah arahannya.

Indeks Kebahagiaan DKI Jakarta yang tak kunjung meningkat menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan sebelumnya dinilai kurang memuaskan karena tidak mampu menjalankan tugasnya dalam menjamin kebahagiaan rakyatnya.

Jelang pemilihan presiden yang semakin dekat, penting bagi para pemilih untuk menilai secara menyeluruh kinerja masing-masing kandidat dan mempertimbangkan informasi yang tersedia sebelum mengambil keputusan.

Kinerja Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta telah meninggalkan jejak yang mempertanyakan kemampuannya dalam memimpin dengan efektif.

Meski sering memamerkan prestasinya di panggung politik, realitas menunjukkan bahwa Anies gagal memenuhi janji dan ekspektasi masyarakat Jakarta.(*)