Mahfud MD Buka-Bukaan Soal Kasus Tanah Adat, Ternyata Ada Peran Aparat

GenPI.co - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai sengketa kasus tanah adat adalah masalah yang besar.

Hal ini merujuk banyaknya kasus tanah adat di Indonesia.

Sebanyak 2.587 kasus tanah adat tercatat terjadi di Indonesia hingga 2024.

BACA JUGA:  Mahfud MD: Jangan Katakan Bansos Itu Hadiah dari Presiden

"Di tahun 2024 berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam, dari 10.000 pengaduan itu 2.587 adalah kasus tanah adat, jadi ini memang masalah besar di negeri ini," kata dia, saat debat keempat cawapres Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu (21/1).

Mahfud membeberkan tanah adat memang dilindungi keberadaan peraturan dan perundangan.

BACA JUGA:  Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, Mahfud MD: Saya Nggak Tahu

Akan tetapi, penyelesaiannya sengketa tanah adat ini tidak semudah yang dibayangkan.

"Justru ini aparatnya yang tidak mau laksanakan aturan, akalnya banyak sekali itu," papar dia.

BACA JUGA:  Slank Dukung Ganjar-Mahfud, Dewa 19 Bela Prabowo-Gibran

Mahfud menjelaskan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak kasus perampasan tanah adat.

Misalnya, ada usaha izin tambang yang sudah dicabut oleh Mahkamah Agung (MA).

Namun demikian, di lapangan eksekusi ini ternyata tidak dijalankan.

"Ada pengalaman juga, sudah dicabut oleh Mahkamah Agung tidak dilaksanakan sampai setahun setengah. IUP (izin usaha pertambangan) yang di sana dicabut, ini vonis sudah inkraacht tidak jalan," ungkap dia.

Mafhud menambahkan ketika itu dia sampai mengirim orang untuk mengecek kasus ini.

"Ketika kami kirim orang ke sana petugasnya tiba-tiba dipindah, yang (pegawai) baru ditanya saya tidak tahu, padahal sudah terjadi eksplorasi (dan) eksploitasi terhadap tambang-tambang nikel kita," jelas dia.

Tema debat keempat Pilpres 2024 ini meliputi energi, sumber daya alam, pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.(ant)