GenPI.co - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membeberkan sejumlah strategi untuk menanggulangi pertambangan ilegal dan pembalakan liar.
Gibran menyebut solusinya adalah mencabut izin usaha, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Gus Muhaimin dan Pak Mahfud, dari pasangan Prabowo-Gibran simpel saja solusinya, IUP-nya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 dan 4, dan Pancasila sila 4 dan 5,” kata dia, dalam debat cawapres di Jakarta, Minggu (21/1).
Gibran ingin sumber daya alam (SDA) ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menjalankan Permen (Peraturan Menteri) Investasi No.1 Tahun 2022.
“Intinya, kita ingin perusahaan-perusahaan besar gandeng UMKM lokal, jadi mereka tidak besar sendiri tetapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM-UMKM setempat," tegas Gibran.
Gibran turut merespons jawaban Mahfud terkait strategi mengatasi tambang ilegal, salah satunya keterbukaan informasi agraria.
Sebelumnya, Mahfud MD menambahkan kebijakan satu peta masih menjadi salah satu cara untuk memetakan lahan-lahan tambang.
Dengan demikian, apabila ada aksi tambang ilegal, maka dapat langsung ditindak.
Selain itu, strategi keterbukaan informasi disebut dapat mengatasi persoalan lain seperti laju deforestasi (penggundulan) hutan.
Sebagai informasi, dalam 10 tahun terakhir penggundulan hutan mencapai 12,5 juta hektare (ha).
Akan tetapi, Mahfud menilai pencabutan IUP tidak mudah dilaksanakan karena ada berbagai faktor eksternal.
"Mencabut IUP banyak mafianya, saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak putusan MA, itu begitu KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan banyak yang ilegal itu dibeking aparat," tegas Mahfud.
Debat keempat cawapres Pilpres 2024 ini mengangkat tema-tema antara lain, energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, desa, dan masyarakat adat.(ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News