Kegiatan Bedah Buku Diprotes dan Dihentikan, Dianggap Kampanye Hitam

GenPI.co - Kegiatan bedah buku mendapat protes dan dipaksa dihentikan karena dianggap kampanye hitam oleh sukarelawan capres tertentu.

Awalnya, sejumlah komponen Pemuda dan Aktivis Mahasiswa menggelar Bedah Buku Hitam yang berlangsung di Kafe Pagi Tepi Pantai, Kompleks Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Sumatra Barat.

Kegiatan yang berlangsung Senin (22/1) itu tidak berjalan mulus karena adanya gangguan dari sekelompok pemuda yang diduga penyusup.

BACA JUGA:  Korban Angin Puting Beliung di OKU Timur Dapat Bantuan Bedah Rumah

Terduga penyusup itu protes dan meminta kegiatan yang mereka anggap kampanye hitam tersebut untuk segera dihentikan.

Sekelompok terduga penyusup tersebut berpandangan, kegiatan tersebut bagian dari kampanye terselubung dan bagian dari kampanye hitam kepada capres tertentu.

BACA JUGA:  Dengar Aspirasi Driver Ojol, Kajol Dukung Ganjar Bedah Basecamp di Cirebon

Kegiatan yang diwarnai tengkar argumen dan perbedaan pandangan tersebut direspon dan ditantang oleh Penulis Buku Hitam Azwar Furgudyama kepada sekelompok pemuda yang melakukan protes kegiatan tersebut.

Azwar Furgudyama menantang para terduga penyusup tersebut agar membantah keterlibatan salah satu capres seperti terungkap dalam salinan surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

BACA JUGA:  Gandeng Rata Clinic Center, Tanam Tawarkan Implan Gigi Tanpa Bedah

"Saya menantang untuk pihak-pihak yang merasa dirugikan dari buku ini, agar membantah sejumlah data dan fakta terhadap keterlibatan capres yang mereka dukung pada penculikan aktivis 98 dan dalang di balik kerusahan Mei 98 pada era orde baru," ucap Azwar dari rilis yang diterima GenPI.co, Senin (22/1).

Walaupun diprotes oleh sekelompok orang agar kegiatan diskusi tersebut diberhentikan, tetapi panitia penyelenggara tetap melangsungkan kegiatan hingga selesai.

Azwar yang juga putra asli kelahiran Tanah Minang tersebut mengatakan bahwa kegiatan diskusi ini bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa dalam memilih pemimpin harus melihat rekam jejaknya.

"Jadilah intelektual yang berpihak pada kepentingan rakyat dengan memegang idealisme yang napas gerakan. Bukan menjadi intelektual tukang bangunan untuk memuaskan syahwat kepentingan segelintir elite, yang mencederai demokrasi serta punya rekam jejak kemanusian di masa lalu," imbuhnya.

Menurut Azwar kegiatan tersebut bukan bermaksud untuk kampanye hitam kepada sosok tertentu, tetapi merupakan fakta sejarah yang belum terungkap dan diselesaikan.(*)