GenPI.co - Presiden Jokowi merespons terkait sejumlah menteri yang masuk dalam tim sukses pasangan capres dan cawapres peserta Pilpres 2024.
Jokowi mengatakan presiden maupun menteri tetap punya hak demokrasi. Politik pun mempersilakan pejabat publik untuk kampanye asal tidak memakai fasilitas negara.
“Hak politik setiap orang. Menteri sama saja. Terpenting presiden itu boleh lho kampanye, memihak. Boleh,” katanya dikutip dari Antara, Rabu (24/1).
Menurut Jokowi, hak demokrasi dan hak politik itu pun punya aturan. Dalam kampanye untuk Pilpres 2024, yang terpenting adalah pejabat publik tidak memakai fasilitas negara.
“Kami ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Menteri, boleh. Hanya tidak boleh memakai fasilitas negara,” ujarnya.
Dia belum memastikan apakah juga akan mengambil kesempatan untuk melakukan kampanye sesuai aturan atau tidak nantinya.
“Nanti dilihat,” ucapnya.
KPU RI sebelumnya menetapkan tiga pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024. Nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Kemudian nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Pada tahapan Pemilu 2024 ini untuk masa kampanye telah berlangsung sejak 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News