GenPI.co - Mahfud MD Blak-blakan, Masih Ada yang Pesan Pasal dan Membeli Hukum
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berbicara tentang pembuatan pasal pesanan.
BACA JUGA: Pak Jokowi Lupa Umur: Berpenampilan Anak Muda, Gue Bangetlah...
Mahfud MD blak-blakan mengenai pembuatan pasal pesanan tersebut saat menyampaikan pidato di acara bertema Temu Kebangsaan Merawat Semangat Hidup Bersama di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (19/12).
Menurut Mahfud MD, terkadang pembuatan aturan melalui proses legislasi masih kacau balau.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Boyong Sukhoi-35 Rusia, Amerika Langsung Meriang
Hal tersebut disebabkan adanya pihak tertentu yang menyelipkan pasal pesanan.
"Problem dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau, ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada," beber Mahfud di Hotel Aryaduta.
BACA JUGA: Merasa di PHP Menterinya, Presiden Jokowi Luapkan Kekesalannya
Tanpa tedeng aling-aling, Mahfud menerangkan, pasal pesanan tidak hanya muncul di Undang-undang, melainkan hingga ke peraturan daerah.
Modusnya dengan mensponsori proses pembuatan UU, perda, atau pasal yang diminta.
BACA JUGA: AHY Terhempas Lagi Masuk Lingkaran Istana? Ini Kata Analis...
"Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," kata Mahfud.
Dalam kesempatan itu, Mahfud pun turut menyampaikan bahwa banyak pihak yang mengeluhkan tumpang tindih aturan.
BACA JUGA: Nasib Honorer K2 Dibela DPR: Mereka Itu Nyata Bekerja...
Hal tersebut menurut Mahfud, segera dijawab pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menyinkronkan aturan menjadi satu aturan yang disebut omnibus law.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Kerja Sama Pertahanan dan Militer, China Semringah
Misalnya, di Kementerian Keuangan yang tengah menyusun omnibus law di bidang perpajakan.
Mahfud mengatakan omnibus law di bidang itu diharapkan selesai 2020.
BACA JUGA: Rebusan Daun Pepaya Ini, Bikin Suami Serasa Bersama Bidadari
"Di bidang perizinan, ratusan peraturan berbeda-beda akan di-omnibus dijadikan satu," ungkap Mahfud.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News