GenPI.co - Dewan Pengawas KPK memiliki kewenangan besar sehingga berpotensi mengintervensi penanganan perkara.
Hal tersebut diungkapkan oleh politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra.
BACA JUGA: Ramalan Bencana Alam Terbukti, Wirang Birawa: Ada yang Lebih Lagi
Indra mengaku pesimistis soal Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut.
"Kalau ada pengawas itu mengkhawatirkan. Takutnya ada intervensi (saat penyidik) meminta izin untuk penyadapan. Kalau ada izin itu peristiwa pidana bisa terlewatkan. Ini akan memperumit, memperlambat kinerja KPK," kata Indra kepada wartawan, Minggu (22/12).
BACA JUGA: Mbak You Ramalkan Bencana Besar, Ini Daftar Hari dan Tempatnya
Indra menuturkan, kewenangan Dewas KPK yang besar juga berpotensi menghadirkan konflik kepentingan.
Lebih dari itu, ada kekhawatiran bahwa Dewas KPK berpotensi membocorkan kegiatan penindakan kasus korupsi.
BACA JUGA: Ada Bencana Besar, Indigo Roy Kiyoshi Melihat Tumpukan Mayat
"Potensi konflik interes juga tinggi. Potensi kebocoran itu harus ditutup, karena koruptor ini orang hebat. Mereka punya potensi dana, kekuasaan dan lain-lain," ungkap Indra.
Indra pun menegaskan, KPK tidak membutuhkan Dewas. Alasannya, KPK sudah diawasi oleh beberapa lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun DPR.
BACA JUGA: Orang Terkaya di Indonesia, Santai Banget Makan Tahu di Warung
"Jadi, kan, sudah ada DPR (untuk pengawasan)," ujarnya.
Terkait formasi lima Dewas KPK yang ditunjuk Presiden Joko Widodo, Indra tidak mau berkomentar banyak.
BACA JUGA: Fakta Kawin Kontrak di 6 Desa Kawasan Puncak, Tarifnya Murah...
Indra hanya menghormati pilihan Jokowi ketika memilih sosok yang menjabat sebagai Dewas KPK.
"Paling tidak mereka orang-orang bagus. Tetapi bagi saya bukan personelnya, tetapi konsep Dewas-nya yang menjadi persoalan," tutupnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News