GenPI.co - Wakil Ketua MPR Syarifuddin Hasan bicara tegas menyangkut soal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menurut Syarifuddin, bahwa ia mendukung sepenuhnya sikap tegas pemerintah dalam kasus di perairan Natuna.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Santuy Banget, Tapi Lihatlah Skuadron F-16 Siaga 1
China harus keluar dari teritorial kedaulatan NKRI.
Syarifuddin memberikan penghargaan dan respek atas ketegasan pemerintah dalam menjaga kedaulatan NKRI.
BACA JUGA: Operasi Khusus, TNI AU Terbangkan 4 Jet F-16 ke Laut Natuna
"Saya mengikuti statement Presiden Joko Widodo, dan saya pikir sudah cukup tegas. Statement presiden harus diikuti Menko Polhukum dan Menhan untuk tegas menjaga kedaulatan NKRI," jelas Syarifuddin Hasan di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III Lantai 7, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/1).
BACA JUGA: Lagi Kunjungan Bencana Banjir, Pak Jokowi Basah Kuyup Kehujanan
Syarifuddin menjelaskan, bahwa langkah yang diperlukan dalam pelanggaran perairan Natuna oleh China adalah sikap tegas.
Pemerintah Indonesia sudah menunjukkan ketegasan itu.
"Kami mengapresiasi karena pemerintah sekarang kompak dan sudah ada instruksi langsung dari Presiden bahwa kita harus tegas dan tidak kompromi. Saya pikir sikap pemerintah itu sudah bagus,” kata politikus Partai Demokrat ini.
BACA JUGA: Vanessa Angel Hepi Banget, Netizen pun Salfok Lihat Belahan Dada
Menurut Syarifuddin, tidak perlu khawatir dengan sikap tegas pemerintah Indonesia terhadap China akan berimplikasi secara ekonomi.
Jika ada implikasi pada ekonomi Indonesia, menurut Syarifuddin, implikasi ini adalah risiko dalam menjaga kedaulatan NKRI.
BACA JUGA: Banjir Bandang, Pak Jokowi Minta Tambang Emas Ilegal Dihentikan
Menurut Syarifuddin, China hanya investor nomor 3 di Indonesia. China pasti membutuhkan Indonesia. Jadi tidak usah khawatir tentang implikasi ekonomi.
"Karena itu kita harus betul-betul tegas dan tidak ada negosiasi. Kita hanya menginginkan China mentaati Unclos (Unitied Nations Convention on the Law of the Sea/konvensi PBB tentang Hukum Laut) yang sudah diratifikasi bersama," ungkapnya.
BACA JUGA: Bak Bidadari Datangi Korban Banjir, Mulan Jameela Kelewat Cantik
Syarifuddin menyatakan, Pemerintah bisa melakukan langkah apa pun termasuk meninjau kembali investasi China di Indonesia.
Namun, langkah itu bisa diambil setelah melihat respons dari pemerintah China.
Kalau China masih tetap pada pendiriannya yang tidak menghargai kedaulatan NKRI, tidak menghargai kesepakatan Unclos, kita bisa mengambil langkah apapun meski berimplikasi pada ekonomi.
Saya pikir bisa saja kita meninjau investasi China di Indonesia kalau memang China tidak ada respons.
Perlu tindakan yang betul-betul tegas dari pemerintah kita. Ini juga menjadi pelajaran untuk China,” tegasnya.
Syarifuddin mengungkapkan kasus Natuna ini mengingatkan pada kasus Ambalat tahun 2005-2006.
Pada saat itu, Presiden Susilo Bambang Yudhyono mengambil sikap tegas dan tidak ada kompromi.
Bahkan Presiden SBY sempat berada di kapal perang di perairan Ambalat.
"Sikap tegas SBY berhasil. Malaysia merespons dengan menyelesaikan kasus Ambalat melalui saluran diplomatik," ujarnya.
Begitu pun dengan kasus Natuna ini. China harus merespons sikap tegas pemerintah Indonesia.
"Kita serahkan kepada Menteri Luar Negeri. Tapi sengketa perairan internasional memang diatur Mahkamah Internasional. Memang perlu dibuka saluran diplomasi ke Mahkamah Internasional sebagai penjajakan. Di laut China Selatan, China memang menjadi persoalan di antara negara-negara yang terlibat seperti Vietnam, Malaysia, dan sekarang Indonesia," bebernya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News