Istana: Tidak Ada Program 100 Hari Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin

Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman mengatakan,  tidak ada disain program 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Akan tetapi pemerintahan saat ini melanjutkan apa yang sudah dilakukan periode sebelumnya.
  
"Kami menyebutnya sebagai panca kerja, yaitu yang pertama soal pengembangan sumber daya manusia, yang ke dua keberlanjutan infrastruktur, yang ke tiga adalah penyederhanaan birokrasi, ke empat penyederhanaan regulasi, dan yang ke lima adalah transformasi ekonomi," ujar Fadjroel dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/1).

BACA JUGA: Keren, Erick Thohir akan Sikat Habis Mafia Proyek di BUMN

Mantan Komisaris Utama PT Adhi Karya itu mengungkapkan ada sejumlah hal yang bisa dicatat dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, misalnya dalam hukum dan konstitusi.

Ia menanggapi polemik yang berkembang mengenai amendemen yang dikerjakan oleh MPR RI tetapkah pemilihan presiden langsung, apakah pemilihan kepala daerah langsung, apakah periode kepemimpinan presiden dan wakil presiden dua periode.

BACA JUGA: Hore... Dana Nasabah Asuransi Jiwasraya Cair Akhir Maret

"Pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung, pemilihan kepala daerah juga dilaksanakan secara langsung, dan yang ketiga periode presiden dan wakil presiden itu tetap dua periode dan tidak ada lagi setelahnya," tandasnya.

Dalam pengertian tersebut Fadjroel menegaskan itulah upaya dari Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin untuk tetap tegak lurus terhadap konstitusi dan reformasi 1998.

Fadjroel melanjutkan, dalam bidang hukum Presiden mengatakan, terkait pelanggaran HAM di masa lalu akan dikerjakan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.

BACA JUGA: Prasetio: Proyek Revitalisasi Monas Penuh Kejanggalan

Masih terkait dengan undang-undang, Fadjroel menyebutkan akan ada hadiah lebaran yaitu 4 omnibus law, yang pertama adalah cipta lapangan kerja, kefarmasian, perpajakan, dan undang-undang Ibu Kota Negara baru.

"Di dalam undang-undang IKN disebutkan luasnya adalah 256.000 hektare" katanya.

Fadjroel menuturkan, di dalam RUU Ibu Kota Negara terdapat 3 orang yang menjadi Dewan Pengarah pembangunan IKN, di antaranya Pangeran Abu Dhabi Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tony Blair, dan CEO Soft Bank Masayosi Son. (ant)