GenPI.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersikap tegas menyikapi berbagai masalah di Indonesia.
Setidaknya ada dua pernyataan tegas yang dikeluarkan Jokowi, yakni perihal virus corona (covid-19) serta keberadaan kementerian dan komisi.
BACA JUGA: Menhan Prabowo Dapat Tugas Tak Masuk Akal dari Presiden Jokowi
Jokowi menjelaskan, pemerintah sedang menyiapkan peraturan yang bisa menjerat pelanggar protokol kesehatan.
Nantinya masyarakat yang melanggar protokol kesehatan akan mendapatkan sanksi ringan.
"Yang kami siapkan sekarang ini untuk ada sanksi. Sebab, yang kita hadapi sekarang ini protokol kesehatan yang tidak dilakukan secara disiplin," kata Jokowi, Senin (13/7).
Dia mencontohkan sikap masyarakat yang enggan mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.
Berdasarkan sebuah survei, Jokowi menyebut ada provinsi dengan tingkat kepatuhan di angka 30 persen.
"Yang 70 persen enggak pakai masker. Ini gimana?" kata Jokowi.
BACA JUGA: Sandiaga Uno dan Relawan Jokowi Bikin Terharu, Ini Sebabnya...
Menyoal sanksi untuk pelanggar protokol kesehatan, Jokowi belum bisa memastikannya.
"Masih kami bicarakan. Dalam bentuk denda, mungkin dalam bentuk kerja sosial atau dalam bentuk tipiring," kata Jokowi
Di sisi lain, Jokowi juga berencana memangkas 18 lembaga dan komisi yang dibiayai negara.
Menurut Jokowi, saat ini masih banyak lembaga dan komisi yang membebani negara karena tidak produktif.
"Dalam waktu dekat ini ada 18 (lembaga dan komisi)," kata Jokowi.
Ayah tiga anak tersebut menambahkan, perampingan bisa membuat negara menghemat pengeluaran.
Nantinya hasil penghematan akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif.
BACA JUGA: Viral Fadli Zon Jadi Menteri Kabinet Jokowi, Benarkah?
"Kalau bisa kembalikan ke kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi-komisi itu lagi?" kata Jokowi. (tan/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News