GenPI.co - Anggota DPD RI Prof Jimly Asshiddiqie angkat bicara terkait kepulangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab ke Indonesia setelah menetap di Arab Saudi selama 3,5 tahun.
Menurut Prof Jimly, rekonsiliasi antara pemerintah dengan Habib Rizieq bisa segera dilakukan. Namun, menurutnya, sebaiknya ada inisiatif dari pemerintah.
BACA JUGA: Takdirnya Kaya Raya, Keberuntungan 4 Zodiak ini Tingkat Dewa
"Mungkin enggak rekonsiliasi itu diprakarsai dari atas (pemerintah-red). Caranya banyak, mudah ini sebetulnya. Ini kan soal komunikasi, saling mendengar," ungkap Prof Jimly pada jpnn.com, Rabu (11/11).
Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, inisiatif rekonsiliasi itu biar datang dari Istana, jangan perorangan atau partai politik.
"Biar Istana yang berinisiatif, jangan perorangan atau parpol agar tidak dipolitisasi. Ya maksudnya jangan digoreng dan dipolitisasi. Akan banyak orang dan partai cari panggung, maka jadi politis dan tidak selesai. Biar inisiatif datang dari atas saja," jelasnya.
BACA JUGA: Ingin Otak Anak Cerdas? Berikan 7 Makanan Ajaib Ini
Ia juga berharap masalah yang merupakan residu dari Pilpres dan Pilkada DKI Jakarta ini bisa diselesaikan.
"Intinya, ini kan harus ada penyelesaian. Ini kan akibat polarisasi politik pascapilpres dan pascapilgub (DKI) yang belum selesai," ungkap Prof Jimly.
Mantan ketua DKPP juga menyebutkan politik rasialis, politik identitas, SARA, saat ini terjadi di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat.
BACA JUGA: Ternyata Donald Trump Kalah Akibat Hal Konyol Ini
Bahkan, di Indonesia sudah pernah mengalaminya, tetapi sampai sekarang belum selesai.
"Memang, saya khawatir kalau kita tidak segera menyelesaikan masalah yang berlarut-larut yang tercermin dari adanya gerakan Habib Rizieq ini. Jadi, Habib Rizieq ini kan sudah bertahun-tahun ini enggak selesai-selesai masalahnya kan," beber Prof Jimly.
Prof Jimly juga berharap bahwa politik identitas, konflik rasialis, dan kebencian, SARA yang sekarang melanda seluruh dunia dan di Indonesia bisa diakhiri karena itu merusak demokrasi.
Prof Jimly, mengatakan harus ada upaya segera untuk melakukan usaha-usaha mendamaikan, merukunkan permasalahan di dalam negeri, maupun juga berperan aktif di dalam perdamaian dunia ke depan.
"Jadi kita ini ikut aktif memperbaiki hubungan-hubungan kemanusiaan universal yang cinta damai, tetapi beres dulu di dalam negeri," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mengaku bingung dengan ajakan rekonsiliasi Habib Rizieq.
Menurut Moeldoko, hubungan Rizieq dan pemerintah baik-baik saja sehingga tidak diperlukan adanya rekonsiliasi.
"Apanya yang harus direkonsiliasikan dengan Habib Rizieq? Dari awal kan beliau pergi-pergi sendiri. Lalu pulang, ya pulang saja," ujar Moeldoko di kantornya, Kamis, (12/11).
Bahkan, kata Moeldoko, pemerintah juga menurunkan aparat untuk mengawal keamanan dan ketertiban saat kepulangan Rizieq.
"Aparat kita suruh kawal baik, jangan ganggu. Walaupun mereka sendiri yang ganggu. Ganggu jalan maksudnya," ujar mantan Panglima TNI ini.
Menurut Moeldoko, yang diperlukan adalah saling memahami hak dan tanggung jawab masing-masing.
"Negara itu melindungi semua. Jadi menurut saya, istilah rekonsiliasi itu, apanya yang mau direkonsiliasi? Kita kan dalam posisi baik-baik saja sebenarnya," ujar dia.
Sebelumnya, Habib Rizieq menyatakan dirinya siap melakukan rekonsiliasi dengan pemerintah. Ia menyatakan siap duduk bersama dan membuka pintu dialog dengan beberapa syarat.
"Kami siap rekonsiliasi, tapi stop dulu kriminalisasi ulama, stop dulu kriminalisasi para aktivisnya. Tunjukkan dulu niat baik," ujar Rizieq saat berceramah di Petamburan yang disiarkan di akun YouTube Front TV, Kamis, (12/11).
Moeldoko mengklaim pemerintah tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Semua yang dipidana oleh aparat, ujar Moeldoko, bersangkutan dengan tindakan seseorang tersebut bukan karena status yang melekat pada diri orang itu.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News