GenPI.co - Kedatangan Imam Besar Habib Rizieq Shihab ke Indonesia menyebabkan kerumunan massa saat penjemputan di Bandara Soekarno-Hatta hingga di bilangan Petamburan, Jakarta Pusat.
Selain itu, kerumunan massa pun kembali terjadi di kegiatan safari dakwah dan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
BACA JUGA: Habib Rizieq Hanya Rakyat Biasa, Politikus NasDem Bongkar Ini
Tidak hanya itu, pernikahan putri Habib Rizieq juga menjadi paradoks kepemimpinan politik Jokowi dan jajarannya dalam penanganan covid-19.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua SETARA Institute Hendardi dalam pernyataan persnya, Minggu (15/11).
"Jangankan kewajiban menjalankan protokol kesehatan, prinsip hukum salus populi suprema lex esto yang selama ini digaungkan oleh para pejabat negara dan aparat keamanan, sama sekali tidak berlaku bagi kerumunan yang diciptakan oleh kedatangan MRS," ujarnya.
BACA JUGA: Takdir Jadi Bos, Hoki 5 Zodiak Bakal Cemerlang di Akhir Tahun
Menurut Hendardi, asas yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi selama ini telah digunakan oleh pemerintah untuk melakukan pembatasan-pembatasan sosial.
Hal ini termasuk untuk melakukan pembubaran kegiatan-kegiatan yang mengkritisi kinerja pemerintah.
Para pihak, sejauh ini hanya menyampaikan imbauan agar kerumunan itu menerapkan protokol kesehatan.
BACA JUGA: Ternyata Tokoh Top Ini Berperan di Balik Kepulangan Habib Rizieq
Kritik tersebut disampaikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Nikita Mirzani. Keduanya secara satir mengkritik keras kerumunan dalam beberapa hari belakangan ini.
Padahal, menurut Hendardi, tugas pemerintah adalah mengambil tindakan hukum.
Lebih lanjut, Hendardi mengatakan pilihan politik akomodasi Jokowi terutama sejak merangkul Prabowo Subianto, membiarkan eks Tim Mawar menduduki jabatan, obral Bintang Mahaputera ke sejumlah elite oposisi adalah ijtihad politik keliru.
Orientasi politik akomodasi adalah terciptanya stabilitas politik dan keamanan.
Tetapi akomodasi pragmatis tanpa basis ideologi dan gagasan justru telah menyandera Jokowi dalam kalkulasi-kalkulasi politik pragmatis.
"Pembiaran atas kerumunan yang diciptakan oleh massa pengagum MRS (Muhammad Rizieq Shihab) adalah bukti kegagapan Jokowi dalam kalkulasi politik yang menjebaknya," tegas Hendardi.
Menurut Hendardi, jika Jokowi tidak terjebak dalam politik akomodasi, seharusnya sebagai seorang Presiden Jokowi segera memerintahkan Kapolri untuk menindak kerumunan.
Serta mempertegas dan menindaklanjuti kasus-kasus hukum yang melilit MRS, memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mendisiplinkan kepala daerah yang pasif membiarkan kerumunan.
"Dan, seharusnya pula tidak membiarkan Bandara Soekarno Hatta lumpuh dan menyengsarakan ribuan warga," tutpnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News