GenPI.co - Polemik tentang Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sepertinya akan terus digoreng sedemikian rupa oleh berbagai pihak, termasuk oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Polri, bahkan TNI.
Polemik terbaru adalah puluhan pasukan TNI merobohkan sejumlah baliho bergambar Habib Rizieq Shihab, dan pernyataan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengusulkan agar kelompok Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan saja.
BACA JUGA: Politikus PDIP Bongkar Habib Rizieq Shihab, Ngeri!
"Kalau perlu, FPI bubarkan saja! Kok mereka yang atur. Suka atur-atur sendiri," kata Dudung usai Apel Kesiagaan Pasukan Bencana di Jakarta, Jumat (20/11).
Dudung gerah dengan pemasangan spanduk dan baliho yang bermuatan ajakan revolusi dan provokatif dari pimpinan FPI.
Jenderal bintang dua ini pun menyampaikan perintah kepada anggota Kodam Jaya untuk menertibkan spanduk dan baliho ajakan provokatif.
BACA JUGA: Anak Buah Prabowo Bongkar Isi WhatsApp Anies Baswedan, Ketahuan!
Melihat hal itu, Pengamat politik Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai ada kesemrawutan politik di balik polemik pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh Tentara Nasional Indonesia.
Ray mengatakan kejadian ini menunjukkan ketidakjelasan tanggung jawab dan koordinasi antarlembaga negara.
"Kita berada dalam situasi yang semrawut. Tidak jelas lembaga mana bertanggung jawab untuk apa, tidak jelas siapa yang melakukan koordinasi," beber Ray dalam diskusi daring, Sabtu (21/11).
BACA JUGA: 4 Zodiak Ketiban Hoki, Banjir Rezeki Bakal Tiada Henti
Ray pun blak-blakan mengatakan bahwa sumber dari segala kesemrawutan ini adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri.
Ia menduga Jokowi sengaja membiarkan terjadinya tumpang tindih dan pelanggaran profesionalitas di bidang kelembagaan negara.
Ray pun mempertanyakan sikap presiden terkait pencopotan baliho Rizieq Shihab oleh TNI.
"Apakah pencopotan baliho dengan tanpa sepengetahuan Presiden? Bisa iya, bisa tidak," beber Ray.
Tindakan TNI tersebut ramai dikritik lantaran dinilai melampaui kewenangannya sebagai institusi pertahanan, dan merendahkan kewenangan TNI itu sendiri.
Ray menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus menegur TNI jika tak ingin dianggap mengetahui tindakan tersebut dan melampaui kewenangan.
"Kalau didiamkan setidak-tidaknya kita punya asumsi Presiden mengetahui tindakan itu dan membiarkannya," tegas Ray.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News