GenPI.co - Akademisi Rocky Gerung menyatakan bahwa penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah sinyal politik dari Istana.
Hal ini disampaikan Rocky Gerung dalam video obrolannya dengan Hersubeno Arif yang tayang di akun YouTube pribadinya.
BACA JUGA: Istana Bergejolak, Jokowi Harus Waspada Orang-orang Ini
Pengamat politik ini menafsirkan penangkapan Edhy bisa memberikan tanda bahwa Istana sudah tak butuh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto lagi.
Dugaan ini diperkuat dengan absennya keterangan pers yang seharusnya diberikan oleh Menhan Prabowo seusai menjalani pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis.
"Lalu tiba-tiba ada Luhut juga di sana (AS), jadi orang menduga-duga Luhut mengecek apa yang dilakukan Prabowo di sana," beber Rocky Gerung.
BACA JUGA: Istana Sukses Singkirkan Din Syamsuddin dari MUI, Ngeri!
Selain itu, muncul dugaan lain bahwa alasan Habib Rizieq Shihab diizinkan pulang oleh pemerintah Arab Saudi berkaitan dengan perubahan makro politik global.
"Turunnya politik Istana buat jadi mulai saling pasang jangkar baru, supaya kapal tidak goyang dan rantai tidak sengaja terputus. Agar terlihat mana yang bisa dipertahankan Jokowi di Istana, mana yang tidak," ujar Rocky.
Alumnus UI ini menilai Presiden Jokowi tidak punya kemampuan menganalisis situasi. Ketidakmampuan Jokowi membuat politik di Istana jadi saling mengamputasi.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo Sentil Panglima TNI, Jokowi Tak Berkutik
Rocky menduga ada dua menteri yang berupaya bernegosiasi untuk melakukan tukar tambah di dalam kabinet.
"Prabowo pasti mampu dan sudah membaca efek panjang ini. Dia mungkin juga kirim sinyal kalau ada dua-tiga menteri lain yang akan dikerjain Istana," katanya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati proses hukum di KPK menyusul penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo. Jokowi menaruh kepercayaan di pundak KPK.
"Kami menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional," tegas Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/11).
Jokowi pun yakin KPK bekerja secara profesional dan transparan. Jokowi menegaskan dukungan pemerintah terhadap upaya pemberantasan korupsi.
"Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujar Jokowi.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News