GenPI.co - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mendesak Gubernur Anies Baswedan membatalkan usulan anggaran RKT DPRD di RAPBD 2021.
Sebab, di tengah masalah ekonomi yang menghimpit rakyat, dewan malah menuntut kenaikan anggaran hingga Rp 800 miliar.
BACA JUGA: Ahok Sangat Baik, Jasanya Tidak Bisa Dilupakan
“PSI sudah menegaskan sikap untuk menolak anggaran RKT di rapat paripurna 27 November 2020," kata Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, Jumat (4/12).
Michael meminta agar Anies tidak diam saja dan membiarkan persoalan ini terjadi.
"Pendapatan Pemprov DKI juga turun jauh, sehingga Pak Anies memotong gaji PNS sebesar 50 persen,” lanjut dia.
Menurut Michael, polemik terkait anggaran antara DPRD dan gubernur bukan hal yang baru di lingkungan Pemprov DKI.
Pada awal 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat membuat DPRD marah dengan coretan 'Pemahaman Nenek Lu!' untuk anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp 8,8 triliun.
Masih di tahun yang sama, Ahok juga menolak anggaran perjalanan dinas Rp2 juta per orang yang dibuat oleh DPRD.
Melihat dari kedua kasus Ahok tersebut, Michael meminta Anies agar tidak takut berkonflik dengan legislatif demi kepentingan rakyat.
“Kami berharap Pak Anies berani bersikap menolak,” ucap Michael.
BACA JUGA: Ahok Kalah, Ruhut Sitompul Selalu Nyinyir Sama Anies Baswedan
Lebih lanjut, Michael berharap Anies bisa bertindak tegas dalam membela kepentingan rakyat.
"Jangan sampai urusan RKT ini Pak Anies cuci tangan,” tutup Michael. (dil/jpnn)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News