GenPI.co - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, bahwa pemerintah di manapun di dunia ini terutama pemerintah atau Istana yang mulai bergerak ke otoritarianisme, lebih khawatir dengan media-media yang menyiarkan dan mengabarkan sikap kritis terhadap pemerintah.
"Ketimbang media yang mengajarkan rakyat untuk hedonis, konsumtif, bahkan juga konten yang mengarah pada pornografi tidak pernah terlalu dipersoalkan yang seperti itu," jelas Refly Harun, Kamis (17/12).
BACA JUGA: Selalu Garang ke Jokowi, Ternyata Habib Rizieq Mengaku Takut Ini
"Akan tetapi kalau konten kritis sangat reaktif sangat bereaksi dan konten kritis itu selalu mendapatkan ancaman," tambahnya.
Dalam kanal YouTube-nya, menurut Refly semua yang tidak sesuai dengan suara pemerintah akan di blok.
Sementara kalau sesuai dengan suara penguasa walaupun isinya maki-makian semua, asalkan yang dimaki itu adalah pihak yang berseberangan dari pemerintah akan didukung.
BACA JUGA: Suara Prabowo Subianto Menggelegar, KSAD Jenderal Andika Terdiam
"Sekali lagi, negara atau pemerintah tidak menempatkan dirinya di atas semua golongan. Tidak menempatkan diri sebagai bapak yang mengayomi anak-anaknya. Atau menempatkan diri sebagai kelompok yang seolah-olah berhadapan dengan FPI," ungkapnya.
Refly Harun juga mengatakan bahwa seharusnya pemerintah welas asih, terima saja apa yang dipermasalahkan.
Kalau memang konten tersebut dianggap melanggar hukum, seharusnya kontennya yang dipermasalahkan. Akan tetapi pada bagian mana ia dianggap melanggar hukum?
"Jangan sampai karena rivalitas politik, khawatir dengan pengaruh ukhuwah youtubiyah, kemudian ini dibatasi bahkan di blok. Ini masalah serius bagi demokrasi kita walaupun masalahnya toh itu hak pemerintah untuk memblok atau tidak memblok," beber Refly.
"Seharusnya pemerintah mengayomi semua anak bangsa, termasuk yang kritis sekalipun. Kalau melakukan tindak pidana barulah diproses. Tapi yang proporsional ya," imbuhnya.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News