GenPI.co - Isu reshuffle kabinet Indonesia Maju mencuat setelah dua menteri Jokowi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Emrus Sihombing meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap para menteri sebelum melakukan langkah reshuffle.
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet, Pakar: Jokowi Harus Baca Jejak Rekam Parpol
"Kan dua (menteri) sudah 'berurusan' dengan KPK, tentu ini menjadi momentumnya dan pintu masuk untuk melakukan evaluasi semua menteri-menterinya," ujar Emrus kepada GenPI.co, Senin, (21/12).
Emrus mengatakan, Jokowi memang perlu melakukan evaluasi sebelum memutuskan mereshuffle kabinetnya.
Oleh karena itu, ada baiknya Jokowi menentukan alat ukur atau instrumen menteri mana saja yang perlu untuk di-reshuffle.
"Saya pikir Bapak Presiden perlu melakukan evaluasi terhadap APBN di setiap kementerian, kedua melihat leadership, integritas dari menteri, kinerja, managerial skill, kapabilitas dan juga loyalitas," jelasnya.
Atas dasar evaluasi dari beberapa instrumen tersebut, barulah dilakukan penilaian, sehingga Jokowi bisa mengambil keputusan menteri mana yang akan di-reshuffle.
Emrus menjelaskan, menteri yang memiliki nilai tinggi atau bila dikuantifikasi di atas 80 ke atas, menteri tersebut masih bisa dipertahankan.
"Baru kalau nilainya 79 ke bawah, menurut pandangan saya (menteri) itu sangat sangat wajar di-reshuffle atau diganti," imbuhnya.
BACA JUGA: Reshuffle Kabinet: Erick Thohir Out, Penggantinya Menggemparkan
Dari beberapa instrumen evaluasi, yang paling terpenting menurut Emrus adalah integritas dan loyalitas.
Pasalnya, kata Emrus kedua instrumen tersebut sangat penting untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas negara. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News