GenPI.co - Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah blak-blakan setuju dengan pernyataan Jusuf Kalla (JK) terkait persoalan Indonesia karena covid-19.
Melalui akun Twitter-nya Fahri Hamzah meminta Menteri Keuangan (Kemenkeu) segera menerangkan nasib keuangan negara tahun 2021.
BACA JUGA: Fadli Zon Kena Skakmat, Aktivis 98 Bongkar Ini
"Admin @KemenkeuRI yang bertagar #UangKita perlulah menjawab nasib keuangan kita tahun depan," tulis Fahri, Senin (28/12).
Menurutnya, masalah keuangan tersebut bersifat darurat, karena Jusuf Kalla yang merupakan mantan Wapres RI telah menyoroti hal itu.
"Ini yang bicara WAPRES 2 periode dan 2 presiden," jelas Fahri.
BACA JUGA: Ngeri-Ngeri Sedap, Gatot Nurmantyo Bakal Mengguncang Tanah Air
Dia menilai, poin utama yang ingin disampaikan Jusuf Kalla, yakni pandemi covid-19 telah membuat beban defisit terberat dalam sejarah ekonomi nasional.
"Setahu saya point @Pak_JK adalah bahwa #covid-19 ini bikin beban defisit yang terberat dalam sejarah ekonomi kita," beber Fahri.
Mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengajak masyarakat serta pemerintah untuk mencari solusi bersama.
Akan tetapi, pemerintah juga harus transparan bahwa kondisi saat ini memang sedang sulit.
"Sekarang kita cari jalan bersama. Sebelum itu, pemerintah harus jujur bahwa lagi berat," tegasnya.
Dia menduga, bahwa masalah keuangan tersebut tidaklah begitu besar lantaran bagusnya kinerja pemerintah saat ini.
"Jangan-jangan saking hebatnya kabinet ini ternyata enteng-enteng saja," ujar Fahri.
Sebelumnya, mantan wakil presiden (Wapres) RI, Jusuf Kalla menegaskan, bahwa saat ini akar persoalan bangsa Indonesia adalah pandemi covid-19 yang masih berlangsung.
Dia juga menjelaskan, hal tersebut diperparah dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit.
Jusuf Kalla mengatakan defisit APBN sudah lebih dari Rp1.000 triliun. Oleh sebab itu, perlu ada perhatian dari pemerintah.
Sebab, jika hal tersebut tak segera dibenahi pemerintah, bukan tidak mungkin ekonomi nasional makin terperosok lebih dalam dan menimbulkan sejumlah masalah baru.
Parahnya, menurut JK 30-40 persen dari anggaran Indonesia tahun 2021 hanya untuk membayar bunga dan mencicil utang.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News