GenPI.co - Direktur Center for Media and Democracy (LP3ES), Wijayanto menilai ada kongkalikong antara pemerintahan Joko Widodo dengan elite atau oligarki.
Wijayanto mengatakan, selama ini Presiden Jokowi tampak lebih sering mendengar suara-suara dari elite tersebut dibandingkan dengan aspirasi publik.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Lalai dengan 3 Perkara Ini, Indonesia Bisa Kacau
“Misalnya publik ingin revisi Undang-Undang KPK dibatalkan, tetapi hal itu tidak dia lakukan,” ujar Wijayanto kepada GenPI.co, Selasa (5/1/2021).
Tak jauh berbeda dengan revisi UU KPK yang akhirnya disahkan, beberapa penolakan publik lain juga mendapatkan perlakuan serupa.
Wijayanto lantas mencontohkan perihal omnibus law, penerapan new normal yang terlalu dini, hingga pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yang tetap dilakukan meski publik ramai-ramai menentangnya.
“Maka yang paling penting pada 2021 ini adalah presiden kembali mendengar suara publik,” kata Wijayanto.
Pengajar ilmu politik di Universitas Diponegoro itu menganggap suara publik adalah amanat yang harus dijalankan oleh pemerintah.
“Untuk mendengarkan suara publik, tentu saja membutuhkan kebersihan hati dan keberpihakan yang nyata,” kata dia.
BACA JUGA: Setia kepada Jokowi, Prabowo Tak Mau Urus Masalah Habib Rizieq
Jika hal tersebut tak juga dilakukan pada 2021, dikatakan Wijayanto Indonesia berpotensi mengalami kemunduran demokrasi lantaran tak lagi mendengar suara rakyat. (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News