GenPI.co - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) adanya keterlibatan lingkaran istana pengambilalihan paksa kepemimpinan Partainya.
"Saya telah mengirimkan surat kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY di Jakarta, Senin (1/2).
BACA JUGA: Pernyataan SBY Menggelegar di Twitter, Sindir Siapa Ya?
Pengiriman surat konfirmasi itu, kata AHY berawal dari kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkannya, tentang gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan.
"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," ucap dia.
Lebih lanjut, gerakan itu menurut dia juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas 'praduga tak bersalah' (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ujarnya.
AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.
Gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi.
BACA JUGA: Strategi PDIP Kebaca, Takut Sama Anies Baswedan
"Dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden," ungkap AHY. (ant)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News