GenPI.co - Mahfud MD menanggapi Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang bertanya soal cara agar tidak dipanggil polisi ketika mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pria yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu menyinggung suasana demokrasi pada zaman pemerintahan Jokowi-JK periode 2014-2019.
BACA JUGA: Ferdinand Hutahaean Skakmat JK, Pertanyaannya Dianggap Lucu
"Zaman Pak JK itu, kita masih ingat ada misalnya Saracen, Muslim Cyber Army (MCA), ada Piyungan yang hampir setiap hari menyerang pemerintah," kata Mahfud dalam keterangannya, Senin (15/2).
Mahfud menjelaskan, saat itu pemerintah juga dihadapkan pada dilema yang sama akibat kritik yang berseliweran terhadap pemerintah.
"Kalau ditindak dibilang diskriminatif, kalau tidak ditindak itu menjadi liar," ujarnya.
Bahkan, Mahfud juga menyebut kasus putri JK yang melaporkan politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.
Mahfud menilai laporan tersebut sebagai laporan antarsesama warga negara.
"Laporan-laporan ke polisi itu dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara. Jadi pernyataan Pak JK adalah ekspresi dilema kita," imbuhnya.
BACA JUGA: Mendadak Mahfud MD Bongkar Fakta Mengejutkan, JK Kena Skakmat
Diketahui, sebelumnya JK menanggapi pernyataan Jokowi yang meminta agar masyarakat lebih aktif menyampaikan kritikan bagi pemerintah.
"Presiden mengumumkan, silakan kritik pemerintah. Tentu banyak pertanyaan, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?" kata JK, Jumat (12/2). (*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News