GenPI.co - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman blak-blakan merespons kerumunan yang terjadi saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Benny K Harman mengatakan peristiwa tersebut menjadi tantangan bagi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun menyelidiki dugaan Jokowi melanggar prokes covid-19.
BACA JUGA: Pakar Hukum Top Bongkar Fakta Mengejutkan Prabowo Subianto, Kaget
"Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya, apakah punya nyali tidak untuk menegakkan hukum. Secara hukum Presiden jelas-jelas kasatmata melanggar aturan prokes, yang dibikin presiden sendiri," kata Benny K Harman, Rabu (24/2).
Dia mengatakan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan presiden harus ditindaklanjuti.
"Kapolri harus menindak presidennya, semua orang sama di depan hukum, equality before the law," jelasnya.
Hal ini juga berlaku untuk kasus hukum lainnya.
BACA JUGA: Ajaib! Rutin Minum Air Rebusan Pare Khasiatnya Sangat Mujarab
"Presiden jika terlibat korupsi pun, Kapolri atau KPK atau Jaksa Agung harus berani periksa, bila perlu tangkap dan tahan. Itu hukum kita, hukum di negara kita," bebernya.
Benny pun kemudian memberikan contoh bagaimana konstitusi sekali pun tak bisa menghalangi kepala negara untuk diproses secara hukum. Dengan begitu, kata dia, akan menunjukkan keadilan penegakkan hukum.
"Ingat, di negara kita Ketua MA pernah diperiksa KPK, Ketua MK ditangkap KPK, ketua DPR ditangkap KPK, Ketua DPD ditangkap KPK bahkan Ketua BPK juga diperiksa KPK. So, this is legal case, soal penerapan hukum yang adil dan nondiskriminasi di negara kita, negara hukum RI," tegas Benny K Harman.(*)
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News