GenPI.co - Isu pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kini menjadi polemik bagi semua orang.
Bahkan, Pakar Hukum Tata Negara Reffly Harun ikut berkomentar Jika pemerintah tak melakukan aksi apa apa, Dia menduga bahwa pemerintah telah ikut campur.
BACA JUGA: Mendadak Refly Harun Bongkar Anak SBY, Faktanya Ngeri-Ngeri Sedap
Apalagi, saat ini Moeldoko masih menjabat sebagai KSP yang notabene masih bersinggungan langsung dengan Presiden Jokowi.
"Kalau presiden keep silent, artinya membiarkan saja. Beralasan bahwa ini adalah konflik internal, tapi at the same time tetap menjadikan Moeldoko sebagai KSP, walaupun secara hostile merebut atau men-take over jabatan di Partai Demokrat, maka bisa dipastikan bahwa Presiden Jokowi pun menyetujui bahkan barangkali berada di balik take over tersebut," terang Refly dikutip GenPI.co, Kamis (11/3) dalam kanal Youtube pribadinya.
BACA JUGA: Pernyataan Refly Harun Menggetarkan Jiwa, Bikin Anies Melongo
Refly menambahkan ini tidak kaitannya dengan dualisme kepemimpinan. Melainkan sikap pihak Istana yang masih bungkam.
"Kalau Istana tidak memberikan sanksi apa-apa kepada Moeldoko, maka Istana atau Presiden Jokowi dengan gampang akan dituduh berada di balik semua ini," ujarnya.
"Saya kira anggota Demokrat yang menyelenggarakan KLB tidak akan mempertimbangkan Moeldoko seandainya yang bersangkutan tidak menjabat di pemerintahan, ya sekelas KSP ini misalnya," sebut dia.
"Sekarang di hari-hari ke depan kita akan lihat apakah Presiden Jokowi netral, atau sesungguhnya Jokowi berada di balik semua ini atau paling tidak memberikan endorsement secara diam-diam," jelasnya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari GenPI.co di Google News